BNSP
JAKARTA - Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung M bantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan BNSP melarang Dewan Pers melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW).
"Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Dan di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Kepala BNSP Kunjung M kepada Ketua Dewan Pers M Nuh, kemarin.
Beberapa media siber sebelumnya menyiarkan berita Komisoner BNSP Henny Widyaningsih bahwa berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 10/2018 tentang BNSP, bahwa BNSP satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi. "Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.
Komisioner BNSP Bidang Penjaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama dan Hukum, Henny Widyaningsih membantah narasi itu. Ia mengatakan, memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di di Jakarta, 14 April April 2021. Tapi, sama sekali tidak mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media.
"Itu baru pelatihan asesor. Belum dilisensi LSP-nya. Saya sudah sampaikan kepada CLSP agar meminta rekomendasi ke Dewan Pers karena itu persyaratan lisensi," jelas Tetty DS Ariyanto, komisioner BNSP yang selama ini kerap berkomunikasi dengan Dewan Pers terkait masalah uji kompetensi wartawan.
Dewan Pers sendiri yang sah berdiri berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Pers no 40 tahun 1999, sudah sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan. Yakni, setelah merumuskan Standar Kompetensi Wartawan, hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers. Yakni, wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.
Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17 lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan.
Dewan Pers sejak dua tahun terakhir, sebenarnya sudah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Sudah ada rencana untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional guna dapat meningkatkan terus kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia. (Als)
Comments
Leave a Comment