Gedung DPRD Kabupaten Bekasi
BEKASI – Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan penambahan kuota kursi di parlemen dari 50 kursi menjadi 55 kursi. Tujuannya, agar kinerja dan Tupoksi para wakil rakyat dapat lebih optimal.
Usulan tersebut pun telah dibahas dalam rapat kerja DPRD Komisi 1 Kabupaten Bekasi
bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami dapat masukan dan aspirasi masyarakat agar pemilu yang akan datang jumlah kursi DPRD bertambah menjadi 55. Sehingga peran dan fungsi lembaga legislatif bisa lebih optimal seiring penambahan jumlah penduduk,”kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil.
sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi Abdul Haris, menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 191 ayat (2) menyebutkan ketentuan
penghitungan alokasi kursi untuk setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah penduduk.
“Bagi Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya lebih dari tiga juta orang akan memperoleh alokasi sebanyak 55 kursi,”terang Abdul Haris.
Menurutnya, alokasi kursi dan proses penataan dapil menjadi bagian tahapan awal penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan simulasi akan dilakukan pada pertengahan 2022 nanti.
Terpisah, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Wahab Habieby menjelaskan, alur kerja penataan dapil dan alokasi kursi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
“Nantinya akan disusun usulan penataan dapil dan melakukan uji public dengan melibatkan Pemkab, Bawaslu, Parpol, pemantau pemilu dan stakeholder terkait pada pertengahan 2022. Selanjutnya, hasil uji publik akan diserahkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat,“jelas Wahab.
Penulis : Hafiz
Editor : Benys
Comments
Leave a Comment