LAGUBOTI - Sejumlah guru honorer tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 tahun keatas (GTKHNK 35+) Kabupaten Toba kecewa tidak tersedianya formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, dan meminta perhatian dan dukungan pemerintah.

Kekecewaan yang dialami Brimson Manurung, guru honorer bidang studi Matematika sekaligus instruktur nasional guru pembelajar dengan predikat sangat baik. Meski sudah 14 tahun mengajar dan sudah bersertifikasi harus dihadapkan dengan kondisi tidak tersedianya formasi guru Matematika.

"Pada perekrutan PPPK tahun 2021, formasi untuk guru matematika tidak ada, saya sangat menyayangkan itu. Saya sudah guru bersertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi tetapi tidak ada formasi,” kungkapnya sedih.

Lanjutnya berkeluh kesah, bahwa dia juga instruktur nasional guru pembelajar mulai tahun 2015, dan sertifikat yang diperoleh semua sangat baik.

“Sangat prihatin dengan nasib saya, untuk saat ini saya mengemban tugas guru matematika 35 jam, tetapi untuk PPPK tidak dapat formasi," sebut pria yang selama 14 tahun mengajar di SMP Negeri 2 Porsea itu.

Hal sedana diutarakan Renold Marpaung, guru honorer mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Uluan. Dia mengeluhkan kealpaan formasi untuk bahasa Inggris dalam seleksi penerimaan.

"Saya guru bahasa Inggris sudah punya sertifikat pendidik, lama mengabdi sudah 14 tahun. Yang kami sayangkan adalah, formasi untuk bahasa Inggris di Kabupaten Toba sama sekali tidak ada," tuturnya.

Tidak terakomodirnya formasi bagi sejumlah guru bidang studi serta linearitas yang umumnya dialami oleh guru SD akan berdampak buruk terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa, terutama  kepada mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan masa pengabdian sudah puluhan tahun.

"Kemudian pemerintah pusat melalui Kemendikbud katanya ini menjadi solusi buat honorer, tetapi kalau kami rasakan sesuai dengan formasi yang kami dapatkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui BKD itu tidak mengakomodir sama sekali guru-guru yang ada di Toba,"katanya dengan kecewa.

Lasmaria Situngkir muga menyampaikan keluhan dan permintaanya,  guru yang mengabdi di SD Negeri Ujung Tanjung, Kecamatan Laguboti agar pemerintah mempertimbangkan nasib para guru honorer yang tidak bisa mendaftar akibat ijazah yang dimiliki tidak linear.

"Dipenerimaan PPPK formasi di sekolah kita ada empat, tapi keempat formasi itu kita kita tidak bisa mendaftar berhubung karena ijazah kita tidak linear dengan penerimaan syarat PPPK, padahal seperti saya sendiri sudah mengabdi hampir empat tahun, bahkan teman kita yang lain tujuh sampai delapan tahun mengabdi di sekolah kita tersebut," terangnya.

Ketua GTKHNK 35+ Toba Jangkit Silaen menjelaskan, keluhan yang dialaminya dan rekan-rekannya atas formasi pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah PPPK tahun 2021. "Kami pertama kali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang sudah menerbitkan formasi untuk PPPK di Kabupaten Toba, namun karena tidak tersedianya formasi menimbulkan kekecewaan,”ujarnya.

Lanjutnya menyampikan, guru yang tergabung dalam GTKHNK 35+ pengabdiannya di dunia pendidikan sudah lama bahkan sudah sertifikasi. Bukan hanya itu, para guru honorer itu juga diakuinya, ada pendiri sekolah dan mulai berdiri sekolah sudah mengajar di unit tersebut., ungkap Jangkit Silaen dijumpai di Laguboti, Kabupaten Toba, Kamis (08/07/21).

Lebih lanjut, pria yang mengaku hingga saat ini mengabdi di SD 17679 Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba itu berharap, pemerintah dapat memperhatikan nasib para guru honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun untuk dapat mengisi formasi yang dibutuhkan di sekolah sesuai unit kerjanya masing-masing.

"Dengan sangat kami mohon kepada pemerintah, biarlah kami yang sudah mengabdi lama ataupun yang sudah sertifikasi menempati posisi formasi yang ada di Kabupaten Toba," harapnya.

Kabid Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dinas Pendidikan Toba Chandra B Tambunan melalui anggotanya Lenny Sitinjak, menjelaskan, kuota yang diberikan kementerian sebanyak 822 orang atas usaha tim dari Kabupaten Toba, dan perekrutan kewewenangan penuh dari Kementerian Pendidikan.

"Sebenarnya kita ada lima orang dari Toba sudah berjuang untuk kuota hingga 822 dengan catatan perimbangan keuangan, dan kami meminta sebanyak mungkin sesuai dengan kuota rombel yang kita punya. Namun yang menentukan kuota dan bagaimana, kementerian yang tarik di sistem dari data pokok pendidikan (Dapodik). Kita sudah berjuang dan ini yang kita dapat tapi tolong Matematika karena Toba itu punya murid yang potensial dengan nilai 100 matematika untuk UN di tahun-tahun yang lalu,"pungkasnya.

Penulis : Desi