Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
JAKARTA - Mendalami terkait penentuan proyek-proyek di Kota Bekasi atas dugaan intervensi Wali Kota nonaktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa/ konfirmasi tujuh saksi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi dan dua dari pihak swasta.
Tujuh orang dari ASN yang diperiksa di gedung merah putih KPK, diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Heryanto, Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nurcholis, Giyarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andi Kristanto selaku ajudan Rahmat Effendi, dan Tita Listia dari Dinas DP3A.
Diinformasikan, saksi yang dipanggil KPK satu orang tidak hadir, yakni Kasi BP3KB Lisda dan akan dilakukan penjadwalan ulang.
“Langkah itu dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mendalami penentuan proyek-proyek di Kota Bekasi diduga arahan dan intervensi tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan,”kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/1/2022).
BACA JUGA : KPK Panggil Sekda Kota Bekasi Untuk Tersangka Rahmat Effendi
BACA JUGA : KPK : Apabila Ditemukan Bukti, Perkara Wali Kota Bekasi Nonaktif Dimungkinkan Dijerat Pasal TPPU
Pemeriksaan tujuh saksi oleh tim penyidik untuk mendalami aliran dana yang diduga diterima Rahmat Effendi bersama pihak terkait lainnya yang berasal dari potongan dana pegawai.
Selain memanggil pegawai dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, KPK juga memanggil dua orang saksi lain, yaitu Sherly selaku Staf Keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri serta Intan selaku pihak swasta.
BACA JUGA ; Barang Bukti Rp 5,7 M, KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Korupsi
BACA JUGA : KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ
"Kedua orang tersebut dikonfirmasi terkait kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pengadaan lahan dan dugaan adanya pemutusan kontrak sepihak atas kontrak pengadaan lahan,"kata Ali.
Sebelumnya Kamis (6/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lainnya tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi
Delapan tersangka lainnya pemberi suap Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).
Penerima suap yaitu, Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY). (red)
Comments
Leave a Comment