Ketua KPK RI Firli Bahuri saat menyerahkan hibah tanah dan bangunan di Bekasi Selatan kepada Wabut Taput Sarlandy Hutabarat. PALAPA POS/ Alpon Situmorang
Tapanuli Utara - Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat menghadiri penetapan status penggunaan dan hibah barang milik negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Bangkalan, di Gedung Merah Putih KPK RI, Kamis (24/03).
"Suatu kehormatan besar dan kebanggaan bagi kami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara oleh KPK RI. Kabupaten Tapanuli Utara menerima hibah berupa tanah dan bangunan senilai Rp 6,6 miliar yang berada di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat," ujar Wabup Sarlandy.
Sarlandy menyampaikan walaupun Tapanuli Utara berada jauh di sebelah Barat NKRI, namun perhatian Pemerintah Pusat dan KPK RI untuk mendukung daerah dipimpin Nikson Nababan sangat diapresiasi.
"Terimakasih tak terhingga kepada Ketua KPK RI dan jajarannya, demikian juga Kepada Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan semoga semakin sukses dalam pemberantasan korupsi di Negeri tercinta ini," sebut Sarlandy.
Hibah ini sebutnya akan dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni membuka kantor Perwakilan di Jakarta untuk sarana promosi Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasinal (KSPN) Super Prioritas.
Kadis Perhubungan Kijo Sinaga sebagai OPD yang menangani sejak awal hingga acara penyerahan hibah ini berlangsung dan Kadis Perkim, Mew. BPKPAD, Kabag Hukum dan Mew Bappeda.
"Penetapan status penggunaaan dan Hibah Barang Milik Negara diperoleh dua Kementerian dan dua Kabupaten yaitu Tapanuli Utara dan Bangkalan serta diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri beserta Pimpinan KPK," ujar Kijo saat dikonfirmasi via seluler.
Dalam agenda itu, Kijo menambahkan turut dihadiri Menteri Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR BPN Sofyan A. Djalil, DR. Purnama Sianturi, SH, M.HUM, Direktur Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Bupati Bangkalan.
Penulis : Alponso
Comments
Leave a Comment