Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Bekasi (AMBISI) saat bakar ban di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (10/3/2023). PALAPA POS/ Yudha
Selain sebut Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sibuk ngurusi elektabilitas, koordinator aksi, Christianto Manurung juga mengatakan aksi bakar belut dan lempar tikus menandakan pelayanan para pejabat saat ini seperti “binatang” tersebut, Jumat (10/3/2023). "Artinya hari ini kita menduga bahwa pelayanan mereka seperti mengerat, layak nya tikus, dan ketika kita menyuarakan malah licin sepetrti belut. Seolah menghindar dan sangat sulit menemui mereka yang katanya pejabat pelayan masyarakat,"ucapnya. Terlebih, ia menyatakan di Kota Bekasi saat ini masih banyak polemik dan permasalahan yang semakin massif, dan harus mendapat perhatian serius. "Hari ini peralihan kekuasaan pun terjadi dibawah kepemimpinan Tri Adhianto, yang sebelumnya merupakan Wakil Wali Kota Bekasi. Namun dalam perjalanannya Mas Tri dianggap tidak mampu menangani permasalahan tersebut,"pungkasnya. Usai merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Kota Bekasi, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto akhirnya menemui para massa aksi dan menjawab semua tuntutan dari mahasiswa tersebut. Terlebih pria yang akrab disapa Mas Tri mengakui, ada 26 indikator yang belum diselesaikan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Tentunya kami Pemerintah Kota Bekasi baik eksekutif maupun legislatif akan terus memperhatikan dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi tuntutan atau aspirasi dari para Mahasiswa. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 sampai 2023 memang ada 26 indikator yang belum diselesaikan,"tukasnya. Berikut tuntutan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Bekasi (AMBISI): 1. Mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembalikan kebijakan RPJMD sesuai undang-undang no.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Usut tuntas seluruh kasus korupsi di Kota Bekasi. 3. Transparansi dan evaluasi penyaluran dana hibah. 4. Tuntaskan pembangunan pasar-pasar di Kota Bekasi yang diduga mangkrak dan evaluasi OPD nya. 5. Supremasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan publik. 6. Evaluasi anggaran APBD 2022 karena diduga adanya penyerapan fiktif dari perjudian dan anggaran silva senilai Rp 800 miliar. 7. Usut tuntas kasus makela tanah di Kota Bekasi. 8. Meminta Tri Adhianto untuk fokus dalam kinerjanya sebagai Plt. Wali Kota Bekasi. Penulis : Yudha |
Comments
Leave a Comment