Presiden Joko Widodo saat menerima kedatangan GP Ansor di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019). PALAPA POS/Istimewa
JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan untuk mendukung pemerintah melawan gerakan radikalisme, terutama kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara di luar NKRI.
"Sejak dulu kita mendukung pemerintah yang sah. Saat ini kami berkosolidasi membantu negara, presiden dalam hal ini, untuk melawan kelompok radikalisme," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas didampingi pimpinan pusat dan wilayah se-Indonesia usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Yaqut mengatakan kedatangan pimpinan GP Ansor ke Istana untuk memberikan informasi terkait masih banyak kelompok-kelompok radikalisme di beberapa daerah. Ketua GP Ansor ini menyebut di daerah, seperti Jawa Barat, Riau dan beberapa daerah yang berbatasan dengan negara lain masih rawan munculnya kelompok radikalisme ini.
Memang ideologi ini berasal dari negara luar, seperti Malaysia, Filipina yang dibawa masuk Indonesia, sebut Yaqut. Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan-gerakan yang ingin mendirikan negara di luar NKRI. "NKRI harus tegak beriri secara utuh," tegas Yaqut.
Dia juga menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras, namun tidak boleh ada orang uyang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.
"Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangak negara lain selain NKRI," ucapnya.
Yaqut juga menyinggung bahwa kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya.
"Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan," tegas Yaqut.
Dia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme. Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.
"Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur," ujarnya.
Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme. (ant)
Comments
Leave a Comment