Presiden Joko Widodo memberikan sambutan sebelum membagikan sertifikat tanah. PALAPA POS/Istimewa
TANGERANG SELATAN - Presiden Joko Widodo membagikan 40 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di Tangerang Selatan.
"Bapak, ibu sekalian barang ini sangat penting, sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, sekarang ini banyak rakyat yang belum pegang ini," kata Presiden di halaman Skuadron 21/Sena Pusat Penerbangan Angkatan Darat Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Jumat (25/1/2019).
Dalam acara itu hadir sekitar 25 ribu orang penerima sertifikat yang berasal dari kecamatan Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur, Serpong Utara dan Setu.
"Dari 126 juta warga pada 2015 baru 46 juta yang punya sertifikat, masih ada 80 juta yang belum pegang, padahal sudah ada yang menempati lahan selama 40 tahun, 30 tahun, sudah 50 tahun tapi tidak pegang tanda bukti hak atas tanah yang kita miliki," tambah Presiden.
Karena itu, Presiden sejak 2015 memerintahkan agar pada 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mengeluarkan lima juta sertifikat tanah, pada 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat dan pada 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat.
"Saya kan sukanya masuk-masuk kampung. Dipikir saya keluar masuknya jalan-jalan? Nggak. Saya itu dengarkan 'Pak ini ada sengketa lahan', pergi ke kampung lain ada sengketa tanah, pergi ke daerah lain ada sengketa lahan, sama semua," tambah Presiden.
Ia pun memerintahkan agar semua tanah harus bersertifikat agar tidak terjadi konflik lahan.
"Oleh karena itu, sudah jangan dipikirin, ini barang yang sepele ini adalah tanda bukti hak atas tanah yang kita pilih," tegas Presiden.
Saat berdialog dengan seorang warga bernama Sinaran, Presiden Jokowi meminta agar sertifikat tanah tersebut dapat dipakai untuk kegiatan produktif.
"Dulu sebelum bapak jadi Presiden, mengurus sertifikat ke notaris katanya 'ntar besok, ntar besok, ntar besok, jadi saya tarik lagi. Kata pak RT ada percepatan sertifikat ini," kata Sinaran.
Sinaran pun berencana menjadikan sertifikat itu sebagai modal usaha. "Buat 'nge-grab' maksudnya untuk beli mobil, tapi untuk mencari uang buat ngegrab bukan untuk gagah-gagahan," ungkapnya.
Presiden pun menanggapi dengan mengatakan, "Boleh kalau begitu sertifikat disekolahkan ke bank untuk beli mobil, mobilnya untuk mencari uang itu benar. Harga sertifikat Rp150 juta mau beli atau mau pinjam dari bank belikan mobil saja. Bisa balik berapa tahun, mungkin 4-5 tahun, nah ini. Jadi kalau pinjam ke bank mengerti kapan selesai, jangan tanpa hitung-hitungan ke bank lalu hilang barang," tambah Presiden. (ant)
Comments
Leave a Comment