Ilustrasi. PALAPA POS/Istimewa
PEKANBARU - Pengerjaan konstruksi proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai baru mencapai 40 persen hingga Januari 2019, tapi kontraktor dan Pemprov Riau optimistis proyek strategis nasional itu selesai pada tahun ini.
"Untuk keseluruhan pengerjaan sekitar 40 persen," kata Pimpinan Proyek PT Hutama Karya (HK) Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 1 & 2, Bambang Hendrarto saat peninjauan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim di lokasi proyek tol, Rabu (30/1/2019).
Progres jalan tol ini pada Januari ini memang belum banyak berubah dari capaian yang dipaparkan Pemprov Riau pada akhir Desember 2018, yang saat itu menyatakan proses konstruksi mencapai 35,4 persen dan pembebasan lahan 77,1 persen.
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dibangun sepanjang 131 kilometer (KM), dengan dana investasi Rp16,2 triliun dari APBN, dan merupakan proyek strategis nasional Tol Trans Sumatera. Pembangunannya dibagi menjadi enam seksi.
Bambang menjelaskan, kemajuan paling signifikan ada di seksi 1, yang hingga Januari ini pembebasan lahan sudah mencapai 93,83 persen dan progres konstruksi 50,5 persen. Untuk seksi 1 nilai kontraknya sekitar Rp1,445 triliun dengan panjang jalan 9,5 KM.
Untuk seksi 2 nilai kontraknya mencapai sekitar Rp2,10 triliun dengan panjang 24,1 KM. Pembebasan lahan mencapai 69,43 persen, sedangkan konstruksi 36,62 persen. Sementara itu, progres paling rendah berada di seksi 5 karena konstruksi baru sekitar 22,8 persen dan pembebasan lahan baru 63,5 persen.
Jangan Terburu-buru Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, meminta HK untuk menjaga kualitas konstruksi dan jangan sekadar mengejar target. Ia mengatakan hal itu sudah dilakukan HK dengan sedikit mengalihkan jalur untuk menghindari sungai kecil di lokasi proyek seksi 1.
Ia mengatakan, jangan sampai proyek tol Pekanbaru-Dumai senasib dengan Tol Cipularang, Jawa Barat, yang badan jalannya amblas akibat ada anak sungai di bawah konstruksinya.
"Takutnya macam peristiwa Tol Cipularang, ada anak sungai di bawahnya dan jebol. Jangan terlalu dikejar waktu, supaya jangan kerja dua kali. Kuatkan betul pembangunannya karena akan digunakan oleh kendaraan seluruhnya," katanya.
Mengenai kendala pembebasan lahan, lanjutnya, Pemprov Riau berkomitmen untuk mendukung agar pembebasan lahan yang terlalu lama akan menggunakan mekanisme konsinyasi di pengadilan.
"Kita sudah didukung dari kejaksaan dan pengadilan pakai konsinyasi, karena tol ini program strategis nasional tidak ada hukum di atas itu. Untuk jalan tol ini apapun kita hadapi," katanya. (ant)
Comments
Leave a Comment