Menteri Pariwisata Arief Yahya menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat koordinasi. PALAPA POS/Istimewa
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi tentang upaya pengembangan empat destinasi wisata yang diproyeksikan sebagai "Bali baru" untuk wisatawan domestik dan mancanegara.
Menteri Pariwisata Arief Yahya usai menghadiri rapat koordinasi mengatakan pembentukan Badan Koordinasi Kepariwisataan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keinginan Presiden Joko Widodo terkait empat daerah wisata super prioritas untuk dikembangkan.
"Pak Presiden menetapkan empat super prioritas, yaitu nomor satu Danau Toba, (Candi) Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo-Pulau Komodo. Jadi ini namanya Badan Koordinasi Kepariwisataan, ketuanya Pak Wapres (JK), bahkan tadi Pak Wapres minta agar diadakan (rapat) bulanan," kata Arief Yahya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Rapat koordinasi kepariwisataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara, sehingga dapat mendongkrak devisa negara.
Arief mengatakan sektor pariwisata sudah menjadi penghasil devisa negara terbesar karena pada 2018 proyeksi perolehan devisa mencapai 17 miliar dolar AS, meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 15 miliar dolar AS.
"Devisa pariwisata (tahun) 2018 diproyeksikan 18 miliar dolar AS, tahun 2017 (mencapai) 15 miliar dolar. Seberapa besar 17 miliar dolar AS itu? Kalau benar, (karena) belum diumumkan, kemungkinan pariwisata sudah menjadi penghasil devisa yang terbesar," jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah memasang target kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 sebanyak 20 juta kunjungan, dengan harapan devisa yang tercapai mencapai 20 miliar dolar AS.
"Kalau itu (bisa) terjadi, hampir bisa dipastikan pariwisata sudah jadi penghasil devisa terbesar," ucapnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (ant)
Comments
Leave a Comment