Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo. PALAPAPOS/Jes Sihotang
TOBASA - Setelah temuan anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing dalam kunjungan kerja ke KMP Ihan Batak terkait legalitas SK KMP (Fery) Ihan Batak atas nama OS di Pelabuhan Ajibata, Kecamatan Ajibata Tobasa, membuat Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo bergerak cepat dan langsung memerintahkan anggotanya untuk klarifikasi hal tersebut kepada pengelola KMP Ihan Batak, Kamis (14/2/2019).
Menurut Kapolres Tobasa, pihaknya telah melakukan pengecekan kelengkapan administrasi sebagai nakhoda kapal KMP Ihan Batak yang sebelumnya di nakhodai Asril sejak 1 Februari 2019, yang tengah cuti dan diganti Otto Hutajulu, yang sesuai dengan serah terima tugas kapal yang diketahui perusahaan dan pejabat Syahbandar Ajibata dari Kementerian Perhubungan.
Setelah berkoordinasi dengan Pejabat Syahbandar Ajibata, dijelaskan bahwa tidak menggunakan SK Nahkoda, tetapi cukup serah terima jabatan yang diketahui pejabat perusahaan dan Syahbandar dan didukung dengan ijazah serta sertifikat pelaut mengatakan layak sebagai nakhoda.
Menurut AKBP Agus Waluyo, dari hasil pengecekan dan koordinasi dengan perusahaan KMP Ihan Batak dan pejabat Syahbandar Ajibata, bahwa saudara Otto Hutajulu layak sebagai pengganti nakhoda. "Adapun sertifikat/ijazah pelaut serta formulir serah tugas awak kapal dan Crew List telah di cek," ujar Kapolres.
Sebelumnya, saat Anton Sihombing akan bertolak ke Medan bersama rombongan, usai pertemuan di Inna Parapat Hotel, ia menekankan kembali bahwa Nahkoda KMP Ihan Batak yang tadi tidak memiliki SK Nahkoda harus digantikan dengan nahkoda lain dan tentu dengan sepengetahuan Syahbandar. "Bulan depan saya akan cek lagi, bila perlu saya akan ikut berlayar dulu sekaligus untuk menata mereka," kata Anton.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa temuan di ruang Nahkoda KMP Ihan Batak, tidak lazim dan sebagai nahkoda harus memiliki Ijazah dan SK serta sertifikat nahkoda, lalu sudah balok empat dipundaknya dan disebutlah sebagai Nahkoda. (jes)
Comments
Leave a Comment