Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan agar di jaman modern ini TNI harus kembali ke jati dirinya sebagai tentara rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

"Ya kembali kepada jadi diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Itu semua pembicara arahnya ke situ," kata Ryamizard usai acara Simposium bertema "Kembali ke Jati Diri TNI", di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Ia berharap purnawirawan hingga senior TNI ikut memberikan arahan agar jati diri prajurit TNI semakin kuat.

"Tidak ada penyimpangan, cuma dimantapkan kembali. Kita beruntung mendapatkan pencerahan dari yang mendirikan negara ini, yang mendirikan TNI itu beliau-beliau itu sudah sepuh, sudah ada yang 91 tahun, 92 tahun jadi luar biasa. Ikut berjuang ikut mendirikan negara ini," kata Ryamizard.

Sejumlah purnawirawan TNI yang memberikan pengarahan dalam simposium itu, antara lain, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Widjoyo Soejono, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryoprojo, Letjen TNI (Purn) Toni Hartono dan Ketum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin. "Mereka adalah tentara pejuang, tentara rakyat, nasional, tentara profesional," jelas Ryamizard.

Acara itu juga dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, beberapa Perwaklian Pati TNI dan para pejabat dilingkungan Kemhan. Hadir juga dalam Simposium ini Ketua Umum PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi dan Ketua Umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya terkait tema simposium.

Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kemhan, Brigjen TNI Totok Sugiharto dalam siaran persnya, mengatakan, sejarah terbentuknya TNI sangat berbeda dengan sejarah tentara di negara-negara lain, karena TNI lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dari awal berdirinya TNI sudah jelas bahwa TNI adalah bagian integral dari rakyat dan kekuatan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat apapun latar belakangnya.

Menyikapi kondisi saat ini baik di internal maupun eksternal TNI yang mengalami berbagai dinamika permasalahan, maka berbagai pernyataan dari pendiri dan pandangan dari para Sesepuh TNI terkait dengan konsep "Kembali Ke Jati Diri TNI" diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran kritis kepada generasi penerus TNI untuk direnungkan dan dikaji secara holistik dan kompehensif.

"Hal ini agar TNI tetap menjadi alat negara yang memegang teguh jati dirinya dan memiliki tugas pokok sebagai penjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia," kata Totok. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat