Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada saat acara pembagian 1.500 sertifikat tanah untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, dan sekitarnya. PALAPA POS/Istimewa

JATENG - Presiden Joko Widodo membagikan 1.500 sertifikat tanah untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di GOR Tenis Indoor Cilacap, Senin (25/2/2019), dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat kepada 12 perwakilan dari empat kabupaten.

Ia menyerahkan 1.500 sertifikat kepada masyarakat penerima sertifikat dari empat kabupaten, meliputi Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.

"Kenapa ada sengketa tanah? Karena dari 120 juta bidang lahan di seluruh Indonesia baru 40 juta yang disertifikatkan, kurang 80 juta lahan," katanya.

Pada kesempatan itu Presiden berjanji akan mempercepat sertifikasi lahan untuk rakyat demi meminimalkan konflik atau sengketa lahan di Indonesia. Ia juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya dengan baik.

Di samping itu, bagi mereka yang ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk modal usaha, Presiden juga berpesan agar masyarakat hati-hati dan memperhitungkan dengan cermat kemampuan membayarnya.

Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk berdialog dengan dua masyarakat yang diundangnya untuk maju ke depan.

Ponirah, warga Jetis, Purbalingga, saat berdialog dengan Presiden mengatakan ingin mengagunkan sertifikatnya untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp10 juta.

Jokowi kemudian berpesan agar Ponirah memperhitungkan dengan baik modal yang akan dipinjamnya ke bank itu dan mengingatkan agar dana tersebut seluruhnya digunakan untuk modal usaha.

Suparman, salah seorang warga yang juga dipanggil Presiden ke panggung bahkan sangat antusias hingga dipersilakan Presiden Jokowi untuk berorasi.

"Para hadirin semuanya sebagai bangsa Indonesia marilah kita bangun kebersamaan guyub rukun, gotong royong, jagalah NKRI seutuhnya. Sebab umat Islam harus bersatu jangan berbeda-beda, jaga kerukunan," kata Suparman.

Jokowi pun tak henti-hentinya tertawa mendengar Suparman berorasi yang disebutnya telah berpidato lebih bagus dari dirinya. Jokowi di akhir pidatonya, juga mengingatkan semua untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan bangsa sebagai modal dan aset bangsa Indonesia.

"Jangan sampai karena perbedaan itu kita kayak terpecah, tidak rukun lagi, tidak bersatu lagi," katanya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan di Cilacap ada seluas 880.000 bidang tanah yang harus disertifikatkan.

"Kabupaten ini yang terbesar di Jawa Tengah, tapi BPN menargetkan seluruh Jawa Tengah pada 2023 semua bersertifikat," katanya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Sosial Agung Gumiwang dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat