Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. PALAPA POS/Istimewa

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo melalui Program Satu Desa Satu Dinas menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat agar memiliki desa binaan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan.

"Dengan jumlah penduduk miskin masih banyak mencapai 3,87 juta jiwa, maka diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna menekan angka kemiskinan," katanya di Semarang, Selasa (5/3/2019).

Ia menambahkan Program Satu Dinas Satu Desa secara sederhana adalah menggerakkan OPD dan BUMD Pemprov Jateng untuk menggarap satu sektor di desa miskin.

Menurut Ganjar, program pengentasan kemiskinan sebetulnya sudah berjalan bagus, terbukti Pemprov Jateng berhasil mengentaskan 29,8 ribu warga miskin dalam satu tahun terakhir dan ditargetkan kemiskinan tersisa 7 persen pada 2023.

Saat ini ada 745 desa binaan yang tersebar di 14 kabupaten dan menjadi sasaran program, tiap desa memiliki potensi beragam mulai dari potensi alam hingga pendamping lokal dan sukarelawan.

"OPD dan BUMD diharapkan mampu mendampingi desa untuk membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai," ujarnya.

Ganjar mencontohkan sebuah desa ada mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun tapi sering rusak, kemudian OPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar atau misalnya Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa.

Selain itu, Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah atau tidak tersentuh pendidikan dan Dinas Pariwisata dengan membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata sehingga menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju.

"Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat," katanya.

Dengan demikian desa akan terinspirasi, dan OPD serta BUMD yang memiliki pengalaman panjang, bisa menemukan ide yang banyak apalagi dalam melaksanakan program tersebut OPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Ganjar juga mendorong OPD dan BUMD mencari sukarelawan pendamping yang bisa membantu karena hal itu akan memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama.

"Inovasi, kreasi dan 'leadership' juga akan terbentuk karena juga akan didapat cara mengasah kepedulian, masing-masing pihak pun akan memiliki target sendiri-sendiri," ujarnya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bersama Kadisdik, Plt. Ketua TP PKK Studi Tiru Ke SLBN Surakarta

SOLO - Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar dan Plt Ketua DWP Eka Sudarsono

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

SEMARANG - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang diserahkan H. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Dae

Tingkatkan Inovasi Daerah, Bupati Taput Studi Tiru ke Wonogiri Jateng

JAWA TENGAH - Selain mempererat kerjasama antar Pemerintah Daerah dan peningkatan inovasi,Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan didampingi Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Sekda Ind

Pemkab Kudus Siapkan Tempat Isolasi Pemudik

KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan tempat isolasi di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bakalan Krapyak, Kaliwungu untuk pemudik yang nekat pulang di tengah pand

Ganjar Kirim Sukarelawan dan Logistik Rp594 juta

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengirimkan bantuan logistik senilai Rp594 juta beserta 10 orang sukarelawan membantu korban bencana gempa bumi yang mengguncang Provinsi

Gubernur Ganjar Minta ASN Korup Bisa Dipecat

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal melayangkan protes sekaligus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar aparatur sipil negara (ASN)