Ilustrasi. Foto Istimewa
BEKASI - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menilai alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar yang diterima dari pemerintah daerah setempat melalui APBD 2019 masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengajuan yang mencapai Rp20 miliar lebih.
"Angka Rp15 miliar ini masih jauh di bawah usulan yang kami ajukan, yakni di atas Rp20 miliar," kata Wakil Bendahara KONI Kabupaten Bekasi, Jemy Riswana di Cikarang, Selasa (16/4/2019).
Jemy menjelaskan anggaran yang diterima KONI Kabupaten Bekasi itu akan dialokasikan untuk pembinaan atlet dan pelatih selama kurun waktu satu tahun.
"Selain itu juga untuk mendukung kegiatan yang diikuti tiap cabang olahraga menjelang seleksi pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON 2020 Papua," katanya.
Dengan keterbatasan anggaran yang diterima, pihaknya mengaku harus memutar otak agar dapat mencukupi segala kebutuhan KONI Kabupaten Bekasi sepanjang tahun ini.
Menurut Jemy, pada tahun ini ada dua kegiatan besar yang telah dan akan dilaksanakan di luar pengajuan anggaran yang mesti dilakukan.
Pertama, Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) 2019 yang telah dilaksanakan pada Kamis pekan lalu, sebagai konsekuensi mundurnya Ketua KONI sebelumnya, Romli HM dengan alasan fokus memimpin salah satu partai politik di Kabupaten Bekasi.
"Saat ini ketua terpilih bersama tim formatur tengah menyusun kepengurusan baru yang akan diumumkan dan disahkan melalui pelantikan pengurus periode 2019-2023. Namun, dua agenda besar itu (Musorkablub dan pelantikan pengurus) belum masuk rincian perubahan pengajuan anggaran," imbuhnya.
Kabid Olahraga Disbudpora Kabupaten Bekasi, Asan Asari mengakui anggaran hibah yang diterima KONI Kabupaten Bekasi tahun ini lebih kecil dari yang diajukan.
"Bahkan di bawah KONI Kota Bekasi yang mencapai Rp25 Miliar. Tapi ya memang segitu yang disetujui pemerintah daerah," kata Asan.
Meski begitu, pihaknya memastikan untuk tahun-tahun berikutnya akan ada kenaikan anggaran. Menurut Asan, Rp15 miliar sudah disesuaikan oleh tim audit pemerintah berdasarkan kebutuhan KONI tahun ini.
"Nanti di 2020 ada peningkatan lagi, pada tahun 2021 juga naik karena ada tahapan persiapan Porda, 2022 juga kembali meningkat karena sudah masuk tahunnya Porda. Kalau anggaran tahun ini saya juga tidak bisa memastikan kapan pencairannya. Yang pasti setelah Pemilu 2019," paparnya. (ant)
Comments
Leave a Comment