Presiden Jokowi memenuhi permintaan buruh untuk selfie. PALAPA POS/Istimewa

TANGERANG - Presiden Joko Widodo menyebut Pulau Kalimantan memiliki posisi di tengah-tengah Indonesia terkait lokasi penempatan ibu kota baru.

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah, kira-kira itulah," ungkap Presiden kepada media mengenai kandidat lokasi ibu kota baru pemerintahan ditemui usai peninjauan pabrik PT KMK Global Sports I di Tangerang, Banten pada Selasa (30/4/2019).

Presiden menjelaskan pemerintah memilih untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa karena daerah itu sudah terlalu padat. Selain itu, sejumlah aspek daya dukung seperti lalu lintas, lingkungan, dan air tidak lagi memungkinkan untuk dapat mendukung pengembangan ibu kota baru di Jawa.

"Ini kan, kita ini kan tidak berpikir sekarang. Berpikir 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," jelas Kepala Negara.

Sebelumnya dalam rapat terbatas bertopik "Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota pada Senin (29/4/2019), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan.

Dalam paparannya, Bambang menjelaskan kriteria penetapan lokasi wilayah untuk ibu kota pemerintahan yakni memperhitungkan letak geografis yang berada di tengah-tengah Indonesia sebagai wujud Indonesiasentris.

Kota tersebut harus sudah berstatus kota kelas menengah yang memiliki sarana infrastruktur jalan yang memadai, bandara, dan tidak jauh dari jalur perairan serta telah memiliki sanitasi air dan jaringan listrik, serta komunikasi.

Dia juga mengungkap keadaan di DKI Jakarta yang tidak lagi mampu menampung pengembangan ibu kota pemerintahan.

Sejumlah aspek yang disoroti antara lain kemacetan yang diestimasi merugikan perekonomian dengan jumlah Rp100 triliun pada 2019, banjir yang disebabkan hujan di hulu dan penurunan tanah di pantai utara dimana 50 persen wilayah Jakarta berkategori rawan banjir.

Selain itu, kualitas air sungai di Jakarta 96 persen berkondisi tercemar berat sehingga memiliki bahaya signifikan karena sanitasi yang buruk.

"Karenanya kita ingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia, juga menjadi kota modern, berkelas internasional, atau dengan istilah 'smart, green, and beautiful city'," demikian Bambang. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat