Pengasuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin. PALAPAPOS/Istimewa

CIREBON - Pengasuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat, KH. Adib Rofiuddin memastikan bahwa informasi mengenai keberangkatan sekitar 5.000 santri untuk ikut aksi "people power" adalah fitnah dan bohong.

"Saya dapat informasi sore kemarin, terkait beredarnya informasi 5.000 santri Buntet ke Jakarta dan itu dipastikan fitnah," kata KH. Adib di Cirebon, Senin (20/5/2019).

Dia mengatakan beredarnya informasi mengenai keberangkatan sekitar 5.000 santri Pondok Buntet Pesantren, untuk mengikuti acara "people power" di Jakarta, dipastikan hoaks alias bohong.

Karena lanjut Adib Pondok Buntet Pesantren sama sekali tidak melakukan pengerahan santri untuk berangkat ke Jakarta. Tidak hanya itu pada acara reuni 212 saja, Pondok Buntet Pesantren melarang keras kepada santri dan alumni untuk menghadirinya.

"Untuk hadir di saat reuni 212 saja kami larang, apalagi sekarang ini 'people power', yang akan mengganggu perjalanan demokrasi bangsa Indonesia," tuturnya.

Adib mengatakan ribuan santri Pondok Buntet Pesantren saat ini masih melakukan aktivitas pengajian di bulan Ramadhan dan baru selesai sekitar tanggal 17 Ramadhan nanti. Dia menegaskan apabila ada berita atau informasi terkait ikut sertanya santri Pondok Buntet Pesantren dipastikan itu tidak benar.

"Santri masih 'ngaji pasaran' (pengajian di bulan Ramadhan) dan paling cepat tanggal 23 Mei baru selesai," ujarnya.

Adib meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, terhadap ajakan-ajakan elite politik yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat.

Terkait dengan hasil Pemilu serentak, Adib meminta masyarakat untuk menunggu keputusan KPU pada 22 Mei nanti. Dan ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menerima apapun hasil keputusannya.

"Yang kalah harus legawa dan yang menang jangan jumawa. Mari kembali bergandengan tangan, untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara yang aman dan tentram," ucapnya.

Ketua Tim Media Pondok Buntet Pesantren Mubarok Hasanuddin mengatakan, mengenai informasi adanya pengerahan santri Buntet ke Jakarta, ia dapatkan dari salah satu alumni di Jakarta.

Informasi tersebut didapatkan dari salah satu WA group kelompok masyarakat di Jakarta dalam informasi yang disebarkan, disebutkan bahwa 5 000 santri Buntet ke Jakarta dengan ditambahi foto kerumunan massa berpeci. "Sehingga alumni yang mendapatkan informasi itu, langsung melaporkan ke kami," ungkapnya.

Mubarok mengaku sudah menelusuri pihak yang menyebarkan informasi bohong tersebut, dari hasil penelusurannya, pelaku mengaku mendapatkan informasi tersebut dari rekannya dan hanya ikut membagikan saja. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan Gelar Reses TA. 2024-2025

KOTA BEKASI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan, menggelar kegiatan reses I Tahun Anggaran 2024/2025 di daerah pemilihan (dapil) yang meliput

Berlatar Belakang Artis, Ronal Surapradja Siap Terjun ke Dunia Politik

KOTA BEKASI - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja nampak nya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk berkiprah didunia politik. Hal itu terlihat dari keseri

ICMI Usung Lima Program Utama di Bawah Ketua Baru Inayatulah

BOGOR - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi, Inayatulah mencanangkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan organisasi yang dipimpinya den

Nikson Nababan Jalin Silaturahmi Bersama Mahasiswa Perantau Asal Sumatera Utara

BANDUNG - Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024, Nikson Nababan mengadakan acara silaturahmi dan ngopi bareng bersama pemuda dan mahasiswa

Koalisi PKB dan Gerindra Terjadi Se-Jawa Barat

KOTA BEKASI - Terbentuknya koalisi menyambut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra sepertinya sudah terjadi secara men

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen