Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Pemerintah membatasi sejumlah fitur dalam media sosial dan "messaging system" pada Rabu (22/5/2019), khususnya fitur yang berkaitan dengan foto dan video untuk mencegah penyebaran informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan bisa memprovokasi masyarakat.

"Pembatasan dilakukan terhadap fitur-fitur di platform media sosial," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Rudiantara mengatakan, pembatasan dilakukan untuk media sosial berbasis "messaging system". Adapun pembatasan meliputi file foto dan video. "Kita tahu modusnya adalah posting di media sosial, Facebook, Instagram, dalam bentuk video, meme, foto, screen capture," ujarnya.

Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisasi gambar atau video yang sengaja disebar untuk menciptakan gaduh di masyarakat karena gambar dan video itu lebih viral di media sosial berplatform messaging system. "Karena viralnya yang negatif, besar mudaratnya ada disana," ucapnya.

Rudiantara mengatakan pengguna WhatsApp akan mengalami pelambatan saat mengunduh atau mengunggah video serta foto.

"Nah jadi temen-teman dan kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita 'download' (unduh) atau 'upload' (unggah) video kemudian juga foto," tutur Rudiantara.

Ia pun meminta masyarakat memahami kondisi pembatasan ini. Kebijakan ini akan dilakukan sementara, namun ia belum menyebutkan kapan aturan ini berlaku.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta dukungan serta peran masyarakat dalam kebijakan ini. Sebab dengan tidak percaya dan tidak menyebarkannya telah turut mengamankan negara.

"Kami sampaikan agar masyarakat bisa dapat informasi yang utuh. Jangan sampai ada adu domba di bulan suci Ramadan ini," kata Wiranto. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat