Menko Polhukam Wiranto. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menanyakan soal masih adanya aksi demonstrasi dalam sidang lanjutan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Calon Presiden RI Prabowo Subianto.

Wiranto ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/6/2019) menyebutkan, aksi demonstrasi masih ada di sekitar MK yang berlangsung aman dan damai.

"Kalau demo berlangsung aman dan damai, tidak apa-apa. Akan tetapi, anjuran Pak Prabowo jelas bahwa tidak perlu mendatangi MK dan menjaga suasana aman dan damai agar sidang berjalan dengan tertib serta sidang MK tidak diganggu gerakan massa," kata Wiranto.

Prabowo pun siap menghormati hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi. "Saya kira sesuatu yang sangat bagus dan saya juga mengharapkan pendukung dan simpatisan beliau menaati itu. Kalau tidak menaati, berarti dari pihak lain atau nanti saya tanya kepada Prabowo siapa yang bergerak itu," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini sebelumnya memastikan aksi massa dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi bukan dari kubu Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena Prabowo telah mengimbau pendukungnya agar tidak aksi massa saat sidang berlangsung.

Oleh karena itu, dia yakin pihak yang berdemonstrasi bukanlah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau ada gerakan fisik kemudian yang melakukan suatu aktivitas atau aksi dalam rangka MK, berarti itu bukan anak buahnya Pak Prabowo. Itu berarti bukan pendukung Prabowo-Sandi, lalu siapa?" kata Wiranto.

Ia menilai mereka yang nantinya tetap berdemonstrasi ialah pihak yang sengaja memancing konflik. "Ini 'kan kami apresiasi dan hormati itu dan mohon ditaati oleh para pendukungnya," ujarnya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat