Dua unit bangunan balairung untuk pedagang tidak berfungsi sejak dibangun dua tahun lalu di Desa Aek Natolu Jaya, Lumbanjulu, Tobasa. PALAPAPOA/Jes Sihotang
LUMBANJULU - Pemkab Tobasa diduga menghamburkan uang rakyat dengan membangun dua unit balairung untuk tempat berjualan yang kini telah dua tahun terbengkalai. Akibatnya, para parrenggerengge (pedagang) justru lebih memilih berjualan dipinggir jalan.
Hal tersebut disampaikan, M Sirait (55), warga Lumbanjulu, Senin (8/7/2019), di salah satu warung kopi dekat Gudang LPG di Aek Natolu Jaya, mengingat fungsi balairung itu kini berubab menjadi areal penjemuran kain, kopi dan padi disaat musim panen tiba.
Warga menilai Pemkab Tobasa melalui Dinas Pasar, tak bernyali memindahkan para pedagang yang beraktivitas setiap Minggu sekitar pukul 11.00-18.00 Wib dikawasan pintu masuk Gerbang Bukit Gibeon, Desa Aek Natolu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Tobasa.
Selain mengganggu jalan lintas ke obyek wisata Bukit Gibeon, para pedagang juga kerap membuat macet Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Lumbanjulu Tobasa ini.
Adapun pekan Aek Natolu Jaya ini sudah hampir enam tahun, dan pada awalnya hanya biasa-biasa saja, namun kini tampak jadi luar biasa, meski terkesan 'liar' karena berdagang di tepi jalan.
Kegiatan menjajakan dagangan tersebut lebih menarik minat para pembeli daripada jika dialihkan ke balairung, yang juga eks Kantor Milik KUD Saroha Aek Natolu.
Lebih jauh, Sirait pun mempertanyakan peran dari Pemerintah Tobasa untuk mengatasi persoalan tersebut. "Apakah warga dan pedagang yang juga kebanyakan datang dari luar daerah itu tidak bisa ditata dengan baik, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum. Padahal, pekan dan balairung itu bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau PAD Desa atau Kecamatan," bebernya.
Ia pun menambahkan, bila balairung tersebut tidak digunakan, bisa dikembalikan kepada pemilik lahan pekan yang sekarang di Aek Natolu.
"Biarlah mereka yang mengelolanya dengan sistem manajemen yang dimiliki mereka saat ini, daripada dua unit bangunan balairung itu tidak berfungsi. Padahal, ratusan juta uang rakyat habis untuk mendirikan balairung tersebut tetapi Dinas Pasar tak mampu mengendalikan pedagang agar beraktivitas didalam balairung dan juga tak berdaya mengutip retribusi pasar," kata Sirait. (jes)
Comments
Leave a Comment