Suasana rapat di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Balige, Sumatera Utara terkait pengembangan Pariwisata Danau Toba dan faktor pendukung lainnya. PALAPA POS/Jessiho
TOBASA - Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa bagi negara dengan biaya yang rendah jika dikelola dengan baik. Karenanya dibutuhkan keseriusan komitmen Kepala Daerah di Kawasan Danau Toba dalam upaya meningkatkan pariwisata serta menjaga lingkungan Danau Toba untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat dikawasan Danau Toba.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Mantan Menteri Pariwisata Marie Elka Pangestu saat memimpin rapat koordinasi bersama para Kepala Daerah sekawasan Danau Toba di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Balige, Sumatera Utara, Jumat (12/7/2019).
Rapat koordinasi ini dalam rangka percepatan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba dengan mendengarkan kendala dan permasalahan ditiap daerah dari para Bupati sekaligus sebagai upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memajukan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
Menko Kemaritiman pada kesempatan tersebut berharap agar para kepala daerah dikawasan danau Toba memiliki skala prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah masing- masing.
"Setiap kepala daerah harus memiliki skala prioritas hal apa saja yang akan dibenahi dalam waktu dekat ini, baik infrastruktur maupun fasilitas pendukung lainnya. Jika sudah ditetapkan, nantinya akan kita benahi bersama," ujarnya.
Senada dengan Bupati, para kepala daerah lainnya juga menyampaikan berbagai kendala di masing-masing daerah seperti infrastruktur, penataan KJA (keramba jaring apung), transportasi, promosi pariwisata serta permasalahan lainnya yang menjadi prioritas di tiap daerah termasuk lahan parkir dikota Parapat.
Menanggapi berbagai keluhan dan permohonan dari para kepala daerah tersebut, Menko Kemaritiman menambahkan akan segera berkoordinasi dengan kementerian PUPR, Pariwisata, Kehutanan dan Keuangan untuk penyelesaian setiap permohonan dari Kepala Daerah sebagai langkah awal memperbaiki kondisi pariwisata di kawasan Danau Toba.
"Dalam waktu dekat, harus sudah ada yang kita kerjakan sebagai hasil dari pertemuan ini. Seluruh permasalahan yang kita dengar hari ini menjadi prioritas pertama untuk kita kerjakan kedepan," tambahnya.
Tampak hadir pada Rapat koordinasi ini Badan Otorita Danau Toba (BODT), Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mewakili Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, para Kepala Daerah di Kawasan Danau Toba, serta para tokoh masyarakat. (jes)
Comments
Leave a Comment