Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, kembali menegaskan bahwa permasalahan tentang pencari suaka sama sekali bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“Ada pihak berwenang yang harus sigap untuk mengatasi masalah itu,” kata Taufik, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Taufik yang juga ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra mengatakan, segala yang telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta hanya sebatas atas nama kemanusiaan.

“Kalau DKI kemarin itu menyediakan tempat karena masalah kemanusiaan daripada tidur di pinggir Jalan Kebon Sirih yang notabenenya masuk ring satu dan semakin tak elok dipandang,” katanya.

Di Jalan Kebon Sirih juga terdapat Kantor DPRD DKI Jakarta, pintu belakang Kantor Wakil Presiden, Gedung Dewan Pers, anak perusahaan MNC Group, dan lain-lain, serta dekat dengan Wisma Antara.

Lebih lanjut, Taufik menyarankan kepada UNHCR selaku pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatasi masalah pencari suaka itu untuk segera berupaya dan mencari solusi agar tidak semakin terjadi pergesekan dengan warga DKI Jakarta.

“Pasti ada pergesekan, buat resah warga kita sendiri. Segera tanganilah itu pihak UNHCR,” ujar Taufik.

Hal itu sesuai dengan posisi Indonesia yang bukan merupakan negara pelaku penandatanganan Konvensi Wina 1951 tentang Pengungsi sehingga tidak berkewajiban mengurus mereka, selain atas nama kemanusiaan.

Di sisi lain, negara ketiga yang mempunyai kewajiban menerima pengungsi itu, di antaranya Australia, negara-negara di Eropa, dan Amerika Serikat saat ini sangat membatasi jumlah pencari suaka. Keadaan itu menjadi penyebab utama penumpukan pengungsi di negara-negara transit laiknya Indonesia.

Sejak dua pekan lalu puluhan pengungsi dan pencari suaka ramai-ramai menggelar tenda di depan Kantor UNHCR di Jakarta, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka bukan saja terdiri dari kaum laki-laki saja, namun juga perempuan dan anak balita. Kehadiran mereka sangat mencolok mata dan mereka mendirikan tenda-tenda tipis di trotoar jalan serta jalur hijau yang sangat dekat dengan badan jalan.

Sebenarnya mereka sudah menempati rumah penampungan pengungsi dan pencari suaka yang disediakan Indonesia, yaitu di bekas Markas Kodim 0503/Jakarta Barat di Kalideres; namun mereka ramai-ramai pindah ke sana bersama rekan-rekannya yang ditampung di Bogor, dan lain-lain lokasi. Di rumah penampungan itu, terdapat 1.271 jiwa pengungsi dan pencari suaka.

Kehadiran pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya bertambah di sana tidak pelak menimbulkan gesekan dengan warga setempat. Terdapat aksi penolakan dari warga pada Jumat (12/7) dalam bentuk protes serta pemasangan berbagai spanduk yang berisi penentangan keberadaan pencari suaka di wilayah mereka.

Hingga kini, lurah dan camat Kalideres beserta RT dan RW setempat masih berdialog dengan warga tentang hal itu, sesuai perintah Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Muhammad Zen, saat ia berkunjung ke tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka, Senin (15/7). (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk