Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari (kedua dari kiri). PALAPA POS/Istimewa

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 saat ini sedang mengebut sejumlah rancangan Perda sebelum masa jabatan berakhir pada 31 Agustus mendatang.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa (23/7/2019) mengatakan, pimpinan dan DPRD Jawa Barat saat ini akan resmi berganti pada 1 September nanti.

"Dan saya sudah meminta ke rekan-rekan di komisi maupun panitia khusus untuk segera menyelesaikan raperda prioritas," katanya.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan sejumlah raperda prioritas yang harus segera dituntaskan yakni Raperda RTRW Jabar dan Raperda APBD Perubahan 2019. "Jadi ada tiga raperda, khusus untuk RTRW yang masih tersisa ditargetkan 31 Juli ini selesai," tutur Ineu.

Menurutnya penuntasan Raperda RTRW sendiri membuat Raperda Pemukiman diputuskan dewan untuk diperpanjang pembahasannya mengingat pembahasannya membutuhkan kepastian dari Raperda RTRW Jawa Barat. "Kalau diperpanjang mudah-mudahan tidak lewat 31 Agustus," katanya.

Lebih lanjut Ineu mengatakan untuk Raperda APBD Perubahan 2019 saat ini pembahasannya sudah mulai berjalan dan pihak Pemprov Jabar sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Hal ini sedang berjalan kita harap Agustus sudah selesai," ujarnya.

Dia mengatakan DPRD Jabar 2019-2024 saat dilantik juga tidak bisa langsung otomatis bekerja karena biasanya akan ditunjuk pimpinan sementara sebelum perangkat dewan terbentuk.

"Oleh karena itu kalau kita lakukan percepatan paling APBD perubahan, yang murni sedang tahapan, pembahasan penetapan untuk murni 2020 sampai dengan 1 bulan, sampai masa anggaran berakhir artinya di November," tuturnya.

Dia menambhakan terkait dengan terbatasnya waktu pihaknya meminta agar pansus yang tengah bekerja bisa menyelesaikan komitmen yang sudah dibuat dengan Pemprov Jabar. Namun, Ineu mengakui ada sejumlah raperda inisiatif dewan yang kemungkinan diselesaikan oleh anggota dewan yang baru. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan Gelar Reses TA. 2024-2025

KOTA BEKASI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan, menggelar kegiatan reses I Tahun Anggaran 2024/2025 di daerah pemilihan (dapil) yang meliput

Berlatar Belakang Artis, Ronal Surapradja Siap Terjun ke Dunia Politik

KOTA BEKASI - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja nampak nya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk berkiprah didunia politik. Hal itu terlihat dari keseri

ICMI Usung Lima Program Utama di Bawah Ketua Baru Inayatulah

BOGOR - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi, Inayatulah mencanangkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan organisasi yang dipimpinya den

Nikson Nababan Jalin Silaturahmi Bersama Mahasiswa Perantau Asal Sumatera Utara

BANDUNG - Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024, Nikson Nababan mengadakan acara silaturahmi dan ngopi bareng bersama pemuda dan mahasiswa

Koalisi PKB dan Gerindra Terjadi Se-Jawa Barat

KOTA BEKASI - Terbentuknya koalisi menyambut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra sepertinya sudah terjadi secara men

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen