Wakil Presiden Jusuf Kalla. PALAPA POS/Istimewa
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap swasta dapat berperan sedikitnya 80 persen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memudahkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Swasta dan dunia perbankan itu mempunyai 80 persen porsinya dari setiap pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah itu hanya 18 persen. Jadi pembangunan infrastruktur adalah dari dunia swasta dan Pemerintah agar memudahkan investasi dengan kerja sama seperti itu," kata Wapres JK saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Market Outlook Bank Mandiri di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Kerja sama penyediaan infrastruktur dengan melibatkan swasta itu pun sudah diatur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dengan skema kerja sama tersebut, lanjut JK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat.
Terbatasnya alokasi kas negara untuk pembangunan, kata JK, disebabkan oleh besarnya belanja rutin APBN antara lain untuk gaji pegawai, pembayaran utang, subsidi, dan bantuan sosial.
"Walaupun anggaran Pemerintah itu Rp2.200 triliun, 75 persennya untuk biaya rutin, gaji, perjalanan, bayar bunga, bayar utang, subsidi, itu habis kurang lebih 80 persen. Jadi tidak mempunyai dampak tinggi untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Untuk meningkatkan iklim investasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Wapres berharap pihak perbankan dapat berkontribusi dengan menurunkan bunga secara bertahap.
Dengan penurunan bunga, baik bunga deposito maupun bunga pinjaman, maka para pengusaha dan masyarakat dapat meningkatkan minat investasi dibandingkan hanya menyimpan uangnya di bank.
"Jadi teori sederhana ekonomi, kalau bunga rendah, inflasi tinggi. Jadi kalau bunga tinggi, bagaimana orang investasi? Padahal ujung pertumbuhan ekonomi adalah investasi," ujarnya. (ant)
Comments
Leave a Comment