Wakil Presiden Jusuf Kalla. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masyarakat Papua menerima permintaan maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Malang Sutiaji, sehingga persoalan dugaan pelecehan terhadap kelompok mahasiswa Papua tidak lagi diperpanjang.

"Jadi sebenarnya apa yang diharapkan sudah selesai. Karena itu, masyarakat yang di Papua kita harapkan dapat menerima penyesalan dan tentunya juga permintaan maaf dari masing-masing itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dengan adanya permintaan maaf dari sejumlah pejabat daerah tersebut, Wapres juga berharap ketegangan antarmasyarakat, terkait pelecehan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan dapat berakhir dan tidak berlarut-larut.

"Kami harap ini akan 'cooling down' masalah ini, karena apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, yaitu agar peristiwa di Surabaya diselesaikan sudah selesai," tambahnya.

Kronologi kericuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat dipicu akibat pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jumat (16/8), oleh sejumlah orang yang tergabung di beberapa ormas.

Massa ormas tersebut menuding terjadi pelecehan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua tersebut. Dugaan pelecehan bendera tersebut beredar di media sosial dan belum terbukti kebenarannya. Akibatnya, terjadi sejumlah aksi di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019), yang dipicu oleh pernyataan negatif dari sejumlah oknum terkait pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

Di Papua Barat, massa memblokade beberapa ruas jalan utama di Manokwari, dengan membakar ban hingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh. Sementara di Papua, ribuan warga berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat