Nasional

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata. PALAPA POS/Istimewa

Bappenas Utamakan Swasta Dalam Negeri Biayai Pembangunan Ibu Kota

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan mengutamakan sektor swasta dalam negeri untuk terlibat dalam skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara.

"Kami pastikan swasta nasional kami dorong," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ia menambahkan ada banyak investor luar negeri berminat namun pemerintah tidak akan mengkaji lebih dalam lagi. Menurut dia, skema pembiayaan swasta sudah banyak diterapkan untuk infrastruktur di Indonesia seperti tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan pembangunan Bandara Kertajati.

Dalam presentasi Kementerian PPN/Bappenas dalam Kongres Perencanaan Dunia ke-55 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rudy memaparkan tiga skema pembiayaan ibu kota baru yakni APBN, kerja sama pemerintah dan swasta (KPBU atau PPP) serta swasta dan BUMN.

Total anggaran pembangunan ibu kota pemerintahan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Jumlah itu bersumber dari skema pertama yakni APBN sebesar Rp89,4 triliun atau 19,2 persen.

Skema kedua yakni pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta sebesar Rp253,4 triliun atau 54,4 persen. Kerja sama ini di antaranya akan memanfaatkan aset pemerintah di Jakarta dan ibu kota baru.

Selain itu, aliran dana pembiayaan proyek dengan sumber dana dari pinjaman perbankan kepada investor atau konsorsium dengan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Pemerintah akan menyediakan dukungan tunai pemerintah atau viability gap funds (VGF). Alternatif pembiayaan dalam skema PPP lainnya yakni pemerintah mengeluarkan obligasi.

Sedangkan skema ketiga yakni pembiayaan dari sektor swasta dan BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk infrastruktur jalan dan pembiayaan lainnya murni dari investasi swasta melalui pinjaman perbankan dan pasar modal. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat