Anggota Fraksi PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan saat sidak ke SDN Pekayon 3. PALAPA POS/Nuralam
BEKASI - Mencuatnya siswa deprok (belajar tanpa kursi dan meja) SDN Pekayon 3 Bekasi Selatan, mendapat perhatian Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bekasi.
Pasalnya, keberadaan siswa deprok tidak berbanding lurus dengan nilai APBD Kota Bekasi yang mencapai Rp6 triliun, sehingga menimbulkan preseden negatif terhadap dunia pendidikan Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi yang enggan kecolongan dengan DPRD, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terlebih dahulu pada pukul 07.00 Wib. Dalam sidak, Wali Kota sudah mendapatkan kondisi sekolah yang normal. Setiap ruang kelas sudah terisi mebeulair yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar.
"Dari sebuah hasil merger beberapa SD Negeri, dan memang sudah ada pengadaan dari tahun 2018. Terima kasih dengan adanya berita-berita dari media sosial, jadi terpantau langsung dan telah dikonfirmasi, bahwa keberadaan sarana prasarana yang dibilang selama 2 tahun tidak adanya bangku sekolah. Hanya menunggu hasil merger dari beberapa sekolah dan pada hari ini telah ada di tiap kelasnya, sehingga siswa/siswi dalam proses pembelajaran tiap harinya sudah bisa kembali beraktivitas proses KBM dengan sarana yang layak" kata Wali Kota dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Senin (16/9/2019).
"Sebenarnya Pemkot Bekasi menyediakan anggaran setiap tahun. Tapi anggaran tahun kemarin difokuskan untuk pembangunan gedung sekolah baru dan rehab," katanya.
Sementara dalam sidak yang dilakukan Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi pada pukul 10.00 Wib, menemukan adanya kelemahan dalam pengawasan di lingkup Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah, sehingga mencuatnya siswa deprok yang sempat viral di media sosial.
"Artinya tidak ada fungsi pengawasan berjalan. Jangan sampai ada laporan dari masyarakat maka baru bergerak," kata anggota Fraksi PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan.
Dia mengimbau agar Dinas Pendidikan sebagai stakeholder yang bertanggung jawab lebih fokus terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. "Jangan juga menjadikan persoalan anggaran sebagai alasan tidak terpenuhinya sarpras di sekolah," tegas dia.
Mebeulair Bekas
Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi membeberkan bahwa pihaknya telah memenuhi mebeulair di SDN Pekayon 3 pada Sabtu (14/9/2019).
"Proses sudah terpenuhi dan setiap anak sudah bisa belajar seperti biasa," kata Krisman melalui sambungan telepon.
Dia juga mengakui bahwa mebeulair yang diberikan kepada sekolah tersebut berasal dari sekolah-sekolah yang dimerger.
"Bekas tetapi layak pakai. Mebeulair ini yang kita ambil dari sekolah-sekolah yang merger yang kita kirim Sabtu kemarin," ungkap Krisman. (lam)
Comments
Leave a Comment