Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat memberikan keterangan pers di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2019). PALAPA POS/Istimewa

MAGELANG - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan pasukan TNI dan Polri tidak akan ditarik dari Bumi Cendrawasih, Papua, mengingat masih terjadi baku tembak di daerah itu.

"Saya sudah katakan dari dulu, TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas," kata Menhan usai menjadi pembicara di seminar "Strategi Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2019).

Ryamizard mengatakan hal itu menanggapi terjadinya baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan tim gabungan TNI-Polri di Kampung Olen, Distrik Mabugi, Selasa (17/9/2019), yang telah memakan korban jiwa dari warga sipil.

Menurut dia, persoalan Papua seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik karena persoalan di Papua ini hanya karena persoalan kesejahteraan.

"Jadi, kalau kita memang harus duduk bareng, mari kita duduk, dan pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jangan saling mengaitkan. Itu enggak baik," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Sebelumnya diwartakan, kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dan KSB di Kampung Olenki, Distrik Mabugi, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 15.00 WIT.

Bupati Puncak Willem Wandik, Rabu (18/9/2019), menyampaikan ada warga sipil yang menjadi korban dalam insiden baku tembak itu. Dari laporan yang diterimanya, Wandik menyebutkan sebanyak tiga orang meninggal dan empat orang luka-luka.

Bupati mengatakan korban luka-luka sudah dievakuasi dan dirawat di RSUD Timika, sedangkan yang meninggal akan segera dimakamkan. Masyarakat, kata dia, memang selalu menjadi tameng bagi anggota KSB karena biasanya kelompok tersebut bersembunyi dan bergabung di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif agar anggota KSB mau menyerahkan diri dan tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.

"Mari kita sama-sama menjaga agar tidak menjadi konflik yang nantinya menjadi konsumsi politik terhadap insiden yang terjadi di Puncak," kata Wandik.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto secara terpisah membenarkan terjadinya insiden tersebut, dan menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban masyarakat sipil.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua untuk membentuk tim guna melakukan investigasi terhadap insiden tersebut.

Pangdam juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya operasi pengejaran terhadap Kelompok Separatis Bersenjata OPM untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat