Mantan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Mantan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat.

Kesimpulan tersebut dia peroleh usai berdiskusi dengan Jokowi terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Rabu (11/9/2019) lalu.

"Saya ingin dengar sendiri apa yang jadi kemauan atau pikiran Pak Presiden. Oleh karena itu pada Rabu, 11 September saya bertemu beliau dan saya berdiskusi, dan kesimpulan saya bahwa Pak Presiden itu sangat ingin KPK diperkuat," ujar Johan dalam kunjungannya ke Kantor Berita Antara di Gedung Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Johan menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut Jokowi banyak tidak menyetujui poin-poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR, di antaranya poin mengenai penyidik KPK yang harus berasal dari institusi Polri, serta penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi terlebih dulu dengan Kejaksaan Agung.

Menurut Jokowi, hal tersebut dapat membuat lembaga antirasuah itu tidak independen dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. "Presiden tidak setuju karena dianggap itu tidak pas untuk KPK, KPK bisa tidak independen," kata mantan juru bicara KPK tersebut.

Calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melanjutkan, dari sejumlah poin yang masuk dalam usulan revisi, Jokowi hanya menyetujui dua di antaranya, yakni mengenai kewenangan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), serta adanya dewan pengawas.

Khusus poin mengenai dewan pengawas, kata Johan, Jokowi menekankan agar dewan pengawas KPK tidak berasal dari eksternal, melainkan dari internal KPK sendiri. Adapun mengenai mekanisme pemilihannya, Presiden meminta agar dewan pengawas KPK dipilih melalui panitia seleksi.

"Itu yang saya simpulkan ketika bertemu secara langsung dengan Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kemudian saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi sangat concern KPK independen dan KPK itu lembaga yang harus lebih kuat dari lembaga lain," ujar dia. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat