Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemindahan ibu kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (14/10/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi serta menghapuskan istilah Jawa sentris.

“Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita,” kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemindahan ibu kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali Pulau Sumatera. Dari data tersebut terlihat beban Pulau Jawa kian berat.

“Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa, sementara pulau lainnya jauh tertinggal,” kata dia.

Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,48 persen, Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Kalimantan 8,20 persen.

“Berdasarkan data BPS Tahun 2018 bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB Pulau Jawa itu hampir mencapai 60 persen, di wilayah lain kontribusi tinggi namun pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Tjahjo.

Selain penghapusan Jawa sentris, krisis air bersih di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek dan proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan juga ikut menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat