Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. PALAPA POS/Istimewa
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, ataupun pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam waktu dekat di Kabinet Indonesia Maju.
"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita tetap beroperasi seperti sekarang," kata Sri Mulyani dalam seremoni penyambutan dan penyerahan memori jabatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Wacana atau usulan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu. Usulan ini dikemukakan kembali oleh sebagian anggota DPR pada pertengahan tahun ini saat Presiden Joko Widodo sedang menyusun Kabinet Indonesia Maju.
Pemisahan DJP dari Kemenkeu harus melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih dibahas di DPR.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menyebutkan memang akan terdapat perubahan nomenklatur di beberapa Kementerian/Lembaga, namun bukan di Kementerian Keuangan. Misalnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman yang akan merangkap kementerian yang bertanggung jawab dengan investasi, serta Kementerian Pariwisata yang akan merangkap tanggung jawab untuk membidangi ekonomi kreatif.
Bendahara Negara ini menjamin pihaknya akan mendukung perubahan nomenklatur tersebut secara administratif agar tidak terjadi perlambatan penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga (K/L).
"Kami juga mendukung beberapa Kementerian atau Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur agar di dalam tahap terakhir, etape tarakhir pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa berjalan secara efektif sesuai program yang mereka akan capai namun tetap akuntabel dan tetap dalam tata kelola yang baik," ujar dia.
Sementara itu, disinggung mengenai sosok Wakil Menteri yang akan mendampinginya di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani juga enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan keputusan penunjukan Wamen kepada Presiden Joko Widodo. (red)
Comments
Leave a Comment