Direksi PT Sinergi Patriot Bekasi menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (3/12/2019). PALAPAPOS/Nuralam
BEKASI - Keberhasilan PT Sinergi Patriot Bekasi dalam mengelola keuangan serta keberhasilan dalam mencapai target PAD sebesar 100 persen, menjadi alasan DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur untuk melakukan studi banding.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Randi mengatakan, tujuan pihaknya mengunjungi PT Sinergi Patriot Bekasi untuk mempelajari mekanisme pelayanan publik dan capaian PAD secara maksimal.
"Kita mendapat informasi BUMD yang trendnya positif adalah SPB. Kita dapat pencerahan dari kunjungan ini bahwa pelayanan publik SPB mix dengan PAD," ungkapnya.
Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, Muhammad Fikri Aziz mengaku kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara bertujuan untuk mempelajari pengelolaan BUMD hilir yang dikelolanya.
"Mereka belajar dari mulai pembentukan BUMD nya, penyertaan modal dari dasar sampai berikut, mencairkan dan memanfaatkannya," kata Fikri.
Dia membeberkan, Kabupaten Kutai Kertanegara memiliki potensi sumber daya alam yang berkali lipat jumlahnya bila dibandingkan dengan Kota Bekasi. Hanya saja, pemerintah setempat tidak memiliki BUMD hilir yang konsen mengelola penjualan.
"Disana potensi melimpah bahkan ratusan kali lipat dari Bekasi, hanya belum dimaksimalkan karena persoalan ide dan terobosan. Jadi kesini belajar. Bagi mereka, Bekasi dengan sekup segini tapi bisa memaksimalkan potensi yang ada," katanya.
"Dalam pengelolaan SDA, mereka baru memiliki satu BUMD, dalam urusan migas yang hanya mengambil dan memanfaatkan partisipasi 10 persen sesuai yang diamanatkan UU Migas," jelas Fikri.
Dia menganjurkan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara membentuk BUMD seperti Sinergi Patriot. Hal ini dimaksud untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.
"Mereka harus membentuk BUMD seperti Sinergi Patriot, yang bergerak di bidang hilir,l. Tujuannya agar bisa bisa melayani masyarakat dengan mengalirkan gas dan juga bisa melayani industri, hotel dan kawasan komersial lainnya. Selama ini, BUMD belum ada mereka belum bisa melakukan itu," tandasnya. (lam)
Comments
Leave a Comment