Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2019 diselenggarakan oKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/12/2019) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (IST)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN) sehingga dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Harapannya kepada KPK  bicara tentang pencegahan, KPK tidak dianggap sebagai ancaman melainkan sebagai suatu institusi yang ikut menjaga,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Senin (9/12/2019).

Selama ini KPK dianggap sebagai lembaga yang menakutkan dan mengancam di mata sejumlah pihak,  termasuk para ASN, sehingga perlu perubahan terhadap pemikiran tersebut.

“Tugas paling berat KPK memindahkan mindset itu. Lalu menciptakan society yang based on trust,” ungkapnya.

Ia menyebutkan melalui adanya konektivitas dan rasa saling percaya antara KPK dengan ASN dengan sendirinya akan tercipta situasi yang saling mendukung terutama terkait kebijakan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi.

“Mereka harus percaya dengan sistemnya karena kalau ASN merasa ini (KPK) partnernya maka akan terjadi trust sehingga ekonomi akan maju luar bisa,” ujarnya.

Di sisi lain, jika tidak ada rasa saling percaya maka muncul sistem saling mencurigai yang mengakibatkan ASN ragu dalam mengambil keputusan sehingga berpotensi menghambat langkah untuk berkontribusi melakukan pembangunan.

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani jumlah ASN yang memiliki niat untuk melakukan korupsi hanya sekitar 5 persen .
 

“Saya percaya mungkin 95 persen ASN itu baik, bahkan 97,5 persen. Sedangkan yang memang mempunyai niat jahat itu sedikit, jadi kita harus memenangkan yang besar ,” katanya.

Tak hanya itu, ia percaya bahwa membangun Indonesia sebagai negara yang bersih dan bebas korupsi merupakan upaya berkelanjutan sehingga harus terus dilakukan dan diperlukan koordinasi dari semua pihak.

“Dalam birokrasi, saya percaya bahwa membangun sistem yang bersih adalan suatu upaya berkelanjutan. Enggak bisa hanya sekali dalam sutau periode atau event,” katanya. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat