Kades Lambangsari Pipit Haryanti (Kedua dari Kanan), saat menerima penghargaan dari istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ibu Wury Estu Handayani (Ketiga dari Kanan) dan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga (kedua dari kiri) di Semarang, Minggu (22/12/2019)

SEMARANG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan penghargaan kepada Kepala Desa (Kades) Lambangsari, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Pipit Haryanti pada Peringatan Hari Ibu 2019 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (21/12/2019).

Dari tiga,  Kades Lambangsari perwakilan wilayah Indonesia bagian Barat. Dya Kades lainnya mewakili Indonesia Timur dan Tengah. Tiga kades tersebut mendapatkan penghargaan lantaran dinilai responsif gender dalam kebijakannya.

“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi kepada tiga kepala desa yang anggaran pendapatan dan belanja desanya dinilai responsif gender,” kata Bintang dalam sambutannya di puncak acara Peringatan Hari Ibu 2019 di Kota Semarang, Minggu (22/12/2019).

Penghargaan kepada tiga kepala desa itu langsung diberikan istri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ibu Wury Estu Handayani dan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Selain mendapatkan penghargaan dari Menteri PPPA, tiga kepala desa itu juga akan diajak hadir ke sidang Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) PBB di New York, tahun 2020 mendatang.

“Para kepala desa akan bisa belajar lebih banyak tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan sekaligus menjadi laporan bahwa Indonesia melakukan perlindungan dan pemberdayaan perempuan hingga tingkat desa”

“Mudah-mudahan dengan apresiasi ini kami harapkan 72 ribu lebih Kades yang tersebar diseluruh pelosok tanah air akan termotivasi untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Bintang Puspayoga.

“Tema Peringatan Hari Ibu 2019 adalah ‘Perempuan Berdaya Indonesia Maju’. Perempuan di seluruh pelosok Indonesia harus bisa berdaya,” ujarnya.

Salah satu kadess terpilih penerima penghargaan diberikan kementerian PPPA, Kades Lambangsari Pipit Haryanti mangaku dirinya tidak menyangka mendapat penghargaan tersebut. Menurutnya,  kebijakan-kebijakan pro gender yang dilakukannya hanya sebatas bentuk dari aktualisasi misi dan visinya sebagai kepala desa untuk mendongkrak kemandirian kaum perempuan dalam mendorong tercapainya penguatan ekonomi keluarga dengan melakukan program-program pemberdayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Penghargaan yang diberikan ini tentunya menjadi vitamin, motivasi bagi saya dan seluruh stakeholder serta masyarakat Lambangsari untuk bisa lebih baik lagi, salah satunya dalam pemberdayaan perempuan. Dan ini juga sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam mendorong kemandirian kaum perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga,”beber Kades yang bersuami Jurnalis itu..

Meski demikian, lanjut Pipit, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pemberdayaan kaum perempuan diwilayahnya masih perlu campur tangan para penentu kebijakan di Kabupaten Bekasi, terlebih dalam memfasilitasi output (hasil) dari program pemberdayaan yang dilakukan.

“Pada anggaran tahun 2019, kami banyak menganggarkan program-program pemberdayaan, seperti kerajinan-kerajinan rumahan dan budidaya tanaman hidroponik, program ini kami harap bisa berkelanjutan. Nah di tahun 2020 ini kami akan mulai fokus agar program-program tersebut bisa menjadi salah satu andalan ekonomi keluarga. Disinilah kami pikir perlunya campur tangan Kabupaten Bekasi bisa memfasilitasi agar hasil-hasil kerajinan kaum perempuan ini bisa menjadi nilai yang ekonomis dan bisa dipasarkan,’ujarnya berharap.(red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat