Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah. PALAPAPOS/Nuralam
BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah secara tegas akan mencopot Kepala Sekolah baik SD maupun SMP Negeri yang mangkir dari pekerjaan atau membolos dengan alasan sakit hingga lima bulan lamanya.
Menurut Inay, Kepala Sekolah ditunjuk memimpin SD maupun SMP Negeri harus mendedikasikan dirinya dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak masuk kerja atau membolos, maka harus dijatuhkan sanksi.
"Tidak boleh lah, jelas melanggar aturan. Pasti saya tindak," tegas Inay saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2020).
Mengenai sanksi, kata dia, melihat sejauh mana indikasi kesalahan dibuat. Sehingga, pihaknya akan menentukan apakah pencopotan atau sanksi lainnya.
"Ada penilaiannya, kalau benar terbukti, dicopot dari jabatan Kepala Sekolahnya," tegasnya lagi.
Dijelaskannya, pengangkatan guru atau penetapan seseorang menjadi Kepala Sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Kata Inayatullah, Kepala Sekolah yang ditunjuk harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).
"Di Permendikbud, calon Kepala Sekolah harus punya NUKS. Kalau tidak punya jelas tidak bisa," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengingatkan agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi terbuka dalam seleksi calon Kepala Sekolah. Hal tersebut dilakukan, agar pengangkatan kepala sekolah tidak salah kaprah.
"Seharusnya Dinas Pendidikan menyampaikan hasil tes cakep (calon Kepsek) ke Komisi IV supaya proses seleksinya dapat akuntabel dan penempatannya sesuai dengan kompetensi," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, Kamis (30/1/2020).
Munculnya beberapa persoalan menyangkut kinerja Kepala Sekolah yang bermasalah, menurut Sardi akibat lemahnya penilaian Dinas Pendidikan. Seharusnya, kata Sardi, guru berprestasi dan memiliki kemampuan leadership dan manjemen pendidikan, yang harus menjadi pertimbangan.
"Kepsek adalah guru yang diberikan tugas tambahan. Tetapi diutamakan mereka (guru) yang mempunyai leadership dan manajemen pendidikan yang baik, sehingga tidak ada masalah dalam tata kelola sekolah maupun pengelolaan anggaran yang bersumber dari BOS Pusat dan BOS Daerah," terangnya. (lam)
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Anjurkan Kepala Sekolah Tidak Kompeten Dicopot
Comments
Leave a Comment