Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana Bekasi menggelar Diskusi menghadirkan pembicara dari unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rabu (12/2/2020). PALAPAPOS/Nuralam
BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menilai pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diduga kurang terjun ke lapangan, sehingga tidak memahami secara utuh problematika dunia pendidikan.
Ungkapan tersebut dikatakan Sardi Effendi dalam Diskusi Terbatas mengambil tema "Problematika Pendidikan di Kota Bekasi" yang dihelat di Kampus Universitas Mitra Karya Bekasi, Rabu (12/2/2020).
Selain itu, Sardi juga mendorong agar terjadinya pemerataan kesejahteraan guru serta pengalokasian anggaran atau subsidi bagi sekolah swasta.
"Soal honor guru Non-PNS yang saat ini masih dibawah upah minimal kota (UMK), agar segera dinaikkan melalui APBD Kota Bekasi. Saya setuju sekolah swasta di Kota Bekasi di subsidi, agar SPP nya tidak mahal," kata Sardi.
Sementara, Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Andi Sopandi menilai angka pendidikan mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasar Angka Harapan Sekolah (AHS) Kota Bekasi berada dikisaran umur 7-25 tahun yakni 13,5%.
"Angka ini menunjukan bahwa dikisaran umur 7-25 tahun, rata-rata warga Kota Bekasi telah menempuh pendidikan sampai Perguruan Tinggi," ucap Andi.
Mengenai ketidakhadiran Dewan Pendidikan beberapa waktu ke belakang, dikatakannya karena pengurus yang lama tidak aktif. Sehingga tidak berkontribusi besar terhadap problem yang meliputi dunia pendidikan dewasa ini.
"Pengurus Dewan Pendidikan hari ini mencoba merevitalisasi lembaga yang sempat vakum beberapa tahun belakangan. Semoga kedepan kita bisa bersinergis untuk memajukan dunia pendidikan kedepan," katanya. (lam)
Baca Juga: Dianggap Gagal, Mahasiswa Minta Dewan Pendidikan Kota Bekasi Dibubarkan
Comments
Leave a Comment