Bupati Taput Nikson Nababan, Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan bersama Kepala Inspektorat dan Kepala BPKPAD Taput saat mengikuti video conference dengan Kepala BPK RI perwakilan Sumut di balai data kantor Bupati Taput di Tarutung. PALAPAPOS/Hengki Tobing
TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke-6 kali sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Penyerahan opini WTP oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara itu disampaikan melalui Video Conference (Vidcon), sebagai pelaksanaan Work From Home dan phisical distancyng ditengah pandemi Covid 19, saat ini.
Turut mendampingi Bupati Taput, Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Kepala Inspektorat Taput Manoras Taraja, Kepala BPKPAD Taput James Simanjuntak dalam acara video confrence dilaksanakan di balai data kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (27/4/2020).
Dalam vidcon itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan, laporan keuangan Kabupaten Tapanuli Utara disampaikan tepat waktu pada 26 Februari 2020 lalu. Dan setelah 60 hari dilakukan pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima hasil hasil oponi Wajar Tanpa Pengecualian.
"Ini merupakan opini WTP ke-6 yang diraih Tapanuli Utara. Ini suatu pencapaian prestasi, dan kami yakin dan berharap akan bisa diwujudkan dalam pelayanan masyarakat untuk lebih sejahtera. Kami apresiasi atas kinerja dan komitmen yang keras dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Terimakasih kepada Bupati dan Ketua DPRD sehingga pemeriksaan oleh BPK berjalan dengan baik," kata Eydu.
Sementara Bupati Taput Nikson Nababan dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa penilaian opini WTP atas LKPD Taput menjadi moment sangat penting ditengah pandemi Covid-19.
"Terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan audit atas laporan keuangan Pemkab Taput Tahun Anggaran 2019 dengan opini WTP. Kami menyadari pasti tidak sempurna. Masih ada kelemahan kelemahan kami dalam menyajikan LKPD ini. Tetapi Kami telah lakukan pengendalian intern dan pencegahan penyimpangan semaksimal mungkin sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kebocoran uang negara," kata Nikson.
Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan turut menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan dan akuntabilitas.
"DPRD Taput akan terus ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga akan tercipta hasil yang maksimal," kata Poltak. (eki)
Comments
Leave a Comment