Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo bermohon pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke daerah. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA – Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengelolaan SMA/SMK selama ini ditangani Provinsi dikembalikan ke Kabupaten/Kota karena dinilai tidak efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun pengawasan.
“Kita sudah lihat sejak ditarik kewenangan pengelolaan SMA/SMK sekitar tiga tahun silam banyak kendala dan permasalahan baik dari sisi pengawasan sangat minim. Padahal visi misi Pemkab menjadikan daerah ini lumbung SDM berkualitas akan terganjal, karena kewenangan tidak ditangan daerah," kata Poltak di ruang kerjanya, Senin (6/7/2020).
Poltak menambahkan alasannya lagi, tidak mungkin Gubernur lebih baik daripada Bupati/Wali Kota untuk melakukan pengawasan baik sarana prasarana penunjang ataupun apa dibutuhkan sekolah.
“Saya contohkan, bagaimana Gubernur ataupun Kadiknas Provinsi serta Kacabdis bisa mengawasi sekolah di Kecamatan terjauh di Garoga, bukankah Bupati yang lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar," ungkapnya.
Selain itu sebut politisi PDI Perjuangan tersebut, dari sisi jarak guru, Kasek ataupun orang tua murid harus mengeluarkan biaya bila berurusan ke kantor Kacabdis di Lintong Nihuta, Humbahas.
"Saya harap kewewangan itu dikembalikan ke daerah dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah direvisi. Untuk itu selaku legislator, DPRD Taput telah menyurati Pak Jokowi agar ditinjau kembali," ujarnya.
Dan sebenarnya, Poltak mengatakan UU tersebut telah digugat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan dimenangkan MK.
“Namun kita tidak tahu kenapa belum diberlakukan, dan juga Bupati Taput juga ikut bersuara agar kewenangan itu dikembalikan," katanya.
Untuk itu, Poltak menegaskan perlu mengirimkan Surat resmi ke Presiden Joko Widodo.
“Saya harap Pak Presiden bisa melakukan loncatan terbesarnya yakni mengembalikan kewenangan itu ke daerah. Karena pendidikan itu harus link and match sehingga esensinya tercapai bukan karena ada dugaan kepentingan politik disana," pungkasnya. (als)
Comments
Leave a Comment