Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan saat menerima audiensi warga Pangaribuan yang mengeluhkan sistem Zonasi. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA - Carut marut sistem Zonasi dalam proses Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) online sangat membebani orang tua di Tapanuli Utara. Tingginya kuota Zonasi mencapai 50 %, membuat anak mereka kalah bersaing dengan warga di ibukota Kecamatan sangat dekat lokasi SMA.
Akibat kondisi ini, anak mereka kalah dalam PPDB online harus memilih sekolah SMA swasta diluar Kecamatan.
“Sistem Zonasi ini sangat merugikan kami para orang tua, desa kami sangat jauh dekat perbatasan Taput-Sipirok yakni Silantom Julu. Dengan dasar itu saja anak kami tidak bisa diterima di SMAN Pangaribuan," kata Lengsi Idawati Simatupang saat menyampaikan keluhannya ke Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Senin (6/7/2020).
Mirisnya, sekolah swasta layak tidak ada di Pangaribuan.
“Banyak anak-anak kami terpaksa sekolah di Tarutung bahkan di Balige karena disana yang ada sekolah swasta," ujarnya.
Tentunya ini sangat membebani perekonomian bagi orang tua tidak mampu.
“Dimasa pandemi inilah yang sangat sulit, tapi mau tidak mau berhutang, orang tua di Pangaribuan tetap berjuang menyekolahkan anaknnya minimal tamat SMA/SMK," ujarnya.
Senada dikatakan Sinder Gultom mengeluhkan sistem Zonasi ini membuat mimpi orang tua dan anak didik mendapatkan pendidikan berkualitas dan layak terkubur.
“Ada anak kita yang pintar tidak bisa masuk ke sekolah Negeri hanya karena terganjal Zonasi. Ini harus dirubah kalau tidak dunia pendidikan akan hancur," kata Sinder yang juga Ketua PAC PDIP Pangaribuan.
Hal sama juga dikatakan Marolop Pakpahan sepakat bahwa sistem zonasi sangat memberatkan orang tua.
“Terpaksa anak kita sekolah di swasta, kita harus keluar uang biaya kost, uang sekolah padahal kalau di negeri di Kecamatan akan bisa meringankan belum lagi bisa membantu kita diladang," kata Marolop.
Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan sepakat sistem Zonasi dalam PPDB Online cambuk bagi dunia pendidikan.
“Sistem Zonasi saja sudah sangat melanggar UUD yakni setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa ada pembatasan," kata Poltak Pakpahan.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan PPDB online sistem Zonasi bisa memicu tingkat stres anak karena impiannya ke sekolah favorit gagal.
“Nilainya bagus, pintar tapi tidak bisa masuk sekolah favorit karena jarak tinggalnya jauh dengan sekolah yang dituju. Inilah dilema yang kita alami. Karena sistem itu yang mengatur, makanya terjadi keributan dalam proses PPDB online," ungkapnya.
Poltak juga mengatakan sistem penerimaan PTN jalur undangan juga terdapat kelemahannya.
“Saya sudah lihat ada peluang disana menaikkan nilai agar bisa diterima di PTN Negeri, saya ingin jalur itu dikembalikan seperti dulu yakni kompetisi. Siapa pintar dia bisa merebut kursi PTN," tegasnya.
Sedang terkait jalur undangan dikhususkan bagi peraih juara 1 hingga 3.
“Saya lihat ada yang kurang pas di sistem pendidikan nasional kita dan Pak Presiden Jokowi pasti mampu merevisi karena Undang-Undang itu masih produk lama," pungkasnya. (als)
Comments
Leave a Comment