Kepala Satpol PP Taput Rudi Sitorus dan anggotanya saat turun monitoring gas elpiji isi 3 Kg di pangkalan depan Kanca BRI Tarutung. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) akan bertindak tegas mencabut izin pangkalan jika menjual gas bersubsidi elpiji 3 Kg diatas harga eceran tertinggi (HET).
Bahkan Bupati Taput Nikson Nababan usai rapat evaluasi di balai data Selasa (7/7/2020) memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun melakukan pengawalan distribusi gas bersubsidi tersebut.
Kepala Satpol PP Taput Rudi Sitorus saat monitoring disalah satu pangkalan di Pasar Tradisional Tarutung, Jumat (10/7/2020) mengatakan pihaknya sudah tiga hari melakukan pengawasan.
“Kita tegaskan ke pangkalan tidak boleh menjual gas elpiji subsidi isi 3 Kg diatas harga eceran tertinggi yang menjadi acuan di Taput," kata Rudi Sitorus.
Rudi telah meminta seluruh pangkalan wajib menempelkan harga HET di pangkalan agar dilihat seluruh konsumen.
“Jika tidak menempelkan maka tidak boleh melakukan transaksi penjualan kepada konsumen, dan untuk mengawasinya anggota kita melakukan pengawasan 24 jam," ujarnya.
Bagi pangkalan melanggar Keputusan Bupati No 383 tahun 2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi tabung isi 3 Kg maka ijinnya akan dicabut.
“Itu sudah jelas, kita lihat selama ini ada yang mempermainkan harga tabung elpiji subsidi untuk mengambil keuntungan dan sangat merugikan konsumen. Mata rantai ini yang akan kita putus," pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Taput Nikson Nababan menegaskan semua pihak terkait harus tetap mengacu kepada HET telah ditetapkan.
“Saya akan lakukan tindakan tegas terhadap agen dan pangkalan yang selalu mempermainkan kebutuhan masyarakat. Saya minta tidak akan muncul lagi permasalahan yang sama, apa yang kita bahas dan tetapkan harus segera dilaksanakan. Agen dan pangkalan harus menginfo dengan jelas daftar HET untuk transparansi kepada para konsumen," tegas Bupati Nikson.
Nikson mengharapkan agen dan pangkalan harus ikut membantu Pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Para agen harus bertindak tegas terhadap pangkalan, apabila tidak tegas akan diberikan sanksi hingga pembatalan izin.
“Jangan ada yang buat ribut dalam hal distribusi elpiji 3 Kg, perhatikan hak warga negara yang wajib diterimanya. Camat dan Lurah harus tegas apabila ditemukan permainan di lapangan, harus pro aktif, tertibkan yang bermain-main dengan gas elpiji ini," ujar Nikson saat memimpin rapat pada Selasa (7/7/2020).
Berdasarkan data dihimpun harga eceran tertinggi (HET) tabung gas elpiji isi 3 Kg yakni Rp 18.000 untuk Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Sipoholon dan Siborongborong.
Untuk Kecamatan Adiankoting, Pahae Julu, Pagaran dan Sipahutar HET Rp 18.500, Pahae Jae, Pangaribuan dan Muara HET Rp 19.500, Simangumban dan Purbatua Rp 20.000, Parmonangan Rp 20.500 dan Garoga Rp 21.000. (als)
Comments
Leave a Comment