Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa
BEKASI - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Rudi Heryansyah mendesak Pemerintah bergerak cepat mengeluarkan kebijakan terkait penambahan satuan rombongan belajar (rombel) disetiap SMP Negeri di Kota Bekasi.
Kebijakan tersebut kata Rudi Heryansyah demi menyelamatkan anak bangsa dari ancaman putus sekolah lantaran orangtua tengah mengalami kesulitan ekonomi ditengah pandemi Covid-19.
"Saya kira jika tujuannya untuk menyelamatkan anak yang terancam putus sekolah, pemerintah harus berani ambil kebijakan penambahan rombel. Tetapi instansi yang membidangi (Dinas Pendidikan) harus terbuka tentang data anak yang belum masuk sekolah," kata Rudi.
Menurut Rudi, Pemerintah dapat mengambil kebijakan strategis pro kerakyatan dengan dalih memenuhi hak dan kewajiban Negara terhadap rakyatnya dalam memperoleh pendidikan layak.
"Pijakannya jelas diatur dalam UUD 1945, bahwa Pemerintah wajib memberikan pendidikan gratis yang layak bagi setiap anak bangsa," tegas Rudi.
BACA JUGA: Lintas Fraksi di DPRD Kota Bekasi Desak Wali Kota Tambah Rombel di SMPN
BACA JUGA: PDIP Desak Wali Kota Kota Bekasi Terbitkan Kebijakan Penambahan Rombel
BACA JUGA: Soal PPDB Online, Dewan Pendidikan Minta DPRD Kota Bekasi Berpihak Kepada Rakyat
Hal sama dikatakan Anggota Komisi IV lain, Faisal. Dia membeberkan keluhan konstituennya tidak tidak menyekolahkan anaknya karena tidak memiliki biaya.
"Ada warga tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri, lalu mengatakan tahun depan saja menyekolahkan anaknya. Ini membuat kita miris. Jadi saya minta Pemerintah hadir dengan kebijakan memihak kepada rakyat," tegas Faisal melalui selulernya, Kamis (23/7/2020).
Dikatakan Faisal, semua elemen merasakan hal sama sejak pandemi Covid-19 melanda wilayah Kota Bekasi. Perekonomian terganggu, rakyat kecil semakin susah. Soal kebijakan penambahan rombel, kata dia, tidak akan membuat Pemerintah rugi selama tujuannya untuk kepentingan rakyat.
"Jangan sampai ada anak yang gak sekolah gara-gara tidak punya biaya. Jika harus menambah rombel, kenapa tidak? Rakyat ini adalah Bosnya para anggota Legislatif dan Tuannya Pemerintah. Kalau rakyat minta haknya memperoleh pendidikan, kita wajib memenuhinya," jelas Faisal.
Dia mengungkapkan, seluruh anggota Legislatif dari berbagai dapil dan partai diyakini mendapat tuntutan dari konstituennya mengenai pendidikan. Jika tidak dipenuhi, maka substansi DPRD sebagai wakil rakyat tercederai.
"Saya tidak pungkiri bahwa setiap anggota dewan selalu mendapat aspirasi rakyat. Tentu ini amanah yang harus kita suarakan. Selamatkan rakyat dari putus sekolah," pungkasnya. (lam)
Comments
Leave a Comment