P-APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi. PALAPAPOS/Ronald Pasaribu
TEBING TINGGI – DPRD Kota Tebing Tinggi akhirnya menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution di ruang sidang utama DPRD Kota Tebing Tinggi, Kamis (17/9/2020).
Rapat Paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD HM Azwar dan Imam Irdian Saragih serta anggota DPRD, juga turut dihadiri Wali Kota H Umar Zunaidi Hasibuan bersama unsur Forkompinda, OPD, Camat dan Lurah se-Kota Tebing Tinggi.
Enam Fraksi yang hadir yakni Golkar, Nasdem, PDI-P, Gerindra, Fraksi DAK (Demokrat, Amanat, Keadilan) dan Fraksi Nurani Kebangsaan (Hanura, PKB) pada intinya menerima dan menyetujui sepenuhnya untuk menetapkan Ranperda tentang P-APBD TA 2020 untuk dijadikan Perda, namun dibarengi dengan catatan-catatan.
Wali Kota H Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan, segala saran masukan dan kritikan merupakan bahagian motivasi untuk mendapatkan peningkatan kualitas dan kinerja bagi OPD mendapatkan perhatian dan harus mendapat perubahan dalam kinerjanya.
"Kepada OPD yang hadir dan mendengar langsung adanya harapan dan perubahan serta adanya perbaikan kinerja untuk dapat kiranya menjadi sebuah cemeti meningkatkan dan perubahan serta lompatan-lompatan kinerja agar berubah dari keadaan yang sekarang ini menjadi jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang," kata Wali Kota.
Terkait harapan-harapan dari Dewan terhormat tentang penggunaan anggaran dilaksanakan dengan baik dan benar dan memenuhi ketentuan dan prosedur berlaku, Wali Kota menegaskan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa dilakukan semena-mena, akan tetapi sesuai ketentuan dan prosedur yang ada.
"Kami berharap kontrol dari pihak Legislatif terus diadakan agar kiranya pencapaian-pencapaian target tersebut bisa kita capai dengan sebaik-baiknya," ujar Umar Zunaidi.
Umar Zunaidi juga menegaskan kepada para OPD bahwa mempertanggungjawabkan amanat telah diberikan dengan mewujudkan kinerja yang baik dengan ketentuan-ketentuan.
“Selanjutnya kami mengharapkan kepada Dewan terhormat selesai dari P.APBD 2020 ini akan memasuki tugas yang lebih besar lagi yaitu penyusunan APBD Induk tahun 2021 yang akan menggunakan aplikasi yang disediakan Kemendagri yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Wali Kota.
“Aplikasi ini masih tahap pembelajaran, tentunya implementasinya perlu kita lakukan secara bersama. Oleh sebab itu kita masih memerlukan arahan dari Kemendagri untuk kiranya penyusunan tersebut menuju kesempurnaan agar dapat kita lakukan secara bersama,” pungkas Wali Kota. (nal)
Comments
Leave a Comment