Bupati Taput Nikson Nababan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar PT Inalum kembali mengucurkan 'annual fee'. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA - Sejak peralihan status PT Inalum menjadi Perusahaan Pesero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016. Sejak itulah, Pemerintah Kabupaten se-kawasan Danau Toba termasuk Tapanuli Utara (Taput) tidak lagi menerima ‘annual fee’ berupa Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (DBH PAP).
Padahal ‘annual fee’ tersebut dapat digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan saat dikonfirmasi terkait tidak direalisasikan lagi ‘annual fee’ PT Inalum ke daerahnya dibenarkannya.
“Makanya kita kirimkan surat ke Pak Presiden Jokowi agar kiranya annual fee itu dikucurkan lagi ke Pemerintah se-kawasan Danau Toba," kata Bupati, Kamis (15/10/2020).
Isi surat akan dilayangkan ke orang nomor satu di Republik Indonesia, terkait dasar pengucuran ‘annual fee’ (iuran tahunan) ke Pemkab yakni sebelum perjanjian pengakuan Master Agreement proyek Asahan tanggal 9 Desember 2013 dan penandatanganan akta peralihan saham (Deeds of share) dari Nippon Asahan Aluminium CO.Ltd dalam PT Indonesia Asahan Aluminium kepada Indonesia tanggal 19 Desember 2013.
Dimana Pemerintah Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota se-kawasan Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan mendapatkan iuran tahunan (annual fee) dari PT Inalum berdasarkan Master Agreement for the Asahan Hydroelectric and Aluminium Project (MA) yang ditandatangani 7 Juli 1975.
“Annual fee itu dapat kita jadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting terutama di Kabupaten tangkapan air Danau Toba," ungkap Bupati.
Nikson berharap, melalui surat dilayangkannya, Presiden Jokowi memerintahkan PT Inalum memberikan ‘annual fee’ sesuai aturan.
“Kiranya surat kita mendapat respon dari Pak Jokowi," harap Bupati Nikson Nababan. (als)
Comments
Leave a Comment