JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendukung sikap tegas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghabisi gerakan-gerakan intoleransi dan melanjutkan operasi pembersihan spanduk dan baliho Rizieq Shihab di seluruh wilayah Indonesia.

“Jangan kasih kendor, dan TNI harus menghabisi gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar-akarnya,” tegas Neta dalam rilisnya, Minggu (22/11/2020).

Menurut Neta, IPW melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, kata Neta, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia. Rizieq juga mengajak “pemenggalan kepala”.

“Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI. Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini,” ungkap Neta.

Alasan kedua, kata Neta, bahwa Rizieq dan pengikutnya sudah semau mereka terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan cara memasang baliho dimana-mana tanpa izin, padahal seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa Indonesia saja tidak searogan Rizieq, dengan menebar baliho tanpa izin dimana-mana, di seluruh negeri.

“Ketika tak seorang pun aparatur Pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebut. Sebab negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata tapi milik segenap rakyat. Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa-siapa dan bukan pendiri negeri ini,” tandas Neta.

BACA JUGA: Pangdam Perintahkan Kodam Jaya Tertibkan Spanduk Rizieq Shihab

Lanjut Neta, tugas TNI dibidang pertahanan sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti Satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (Perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikap-sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI.

“Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI,” ujarnya.

IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya.

Jadi, papar dia, apa yang dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI-nya.

“Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini. Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecahbelah NKRI,” kata Neta.

“Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan “memenggal kepala”, TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada Polri,” kata Neta lagi.

IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa, FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024.

“Jika menang dalam Pemilu dan Pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi Presiden. Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecahbelah umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan,” pungkas Neta. (red)

Editor: Oloan Siahaan