Plt Kepala BKD Taput Erikson Siagian. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapanuli Utara Erikson Siagian mengatakan pihaknya belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Walau demikian, pihaknya telah mendapat penjelasan singkat melalui Webinar pada Senin (23/11/2020) dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim serta ikut juga hadir Menkeu, Menpan serta BKN Pusat.
“Benar kemarin kita sudah dengar penjelasan singkat berupa gambaran umum mengenai akan diadakannya seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tahun 2021," kata Erikson Siagian di ruang kerjanya kepada palapapos.co.id, Jumat (27/11/2020).
Dikatakannya, pada dasarnya semua tenaga guru honorer berhak mengikuti seleksi tapi hal fundamental mereka yang sudah punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
“Harus guru yang punya NUPTK atau terdaftar dalam Dapodik, jadi tidak bisa ditukang-tukangi ataupun dimanipulasi," sebutnya.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Taput Belum Terima Juknis Mekanisme Seleksi Guru PPPK
BACA JUGA: Mendikbud Minta Dinas Pendidikan Segera Ajukan Formasi Kebutuhan Guru PPPK
BACA JUGA: Pemerintah Buka Seleksi Terbuka Guru PPPK Tahun 2021
Bahkan usia guru honorer berhak mengikuti seleksi maksimal 59 tahun.
“Itulah kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi sebagi honorer, masa kontrak satu tahun dan akan diperbaharui sesuai ketentuan," ungkapnya.
Terkait mekanisme seleksi nantinya, Erikson menegaskan semua ditangani Pemerintah Pusat.
“Daerah hanya fasilitator, jadi biaya baik ujian hingga gaji Pemerintah Pusat yang tanggung. Tidak ada beban APBD," tambahnya.
Selain itu, Pemerintah memberikan tiga kali kesempatan untuk mengikuti ujian bagi belum lolos seleksi.
“Tiga kali ujian diberikan bagi mereka yang belum lulus seleksi, tentunya ini kesempatan bagi tenaga honorer K2," ujarnya.
Terkait jumlah formasi dibutuhkan, Erikson mengatakan sebanyak-banyaknya tapi bagi mereka telah memenuhi syarat teknis.
“Kita masih menunggu data valid dari Dinas Pendidikan, dan juga Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat bagaimana mekanismenya seleksi PPPK yang akan dilaksanakan tahun depan," pungkas Erikson Siagian. (als)
Editor: Oloan Siahaan
Comments
Leave a Comment