Menkeu Sri Mulyani Indrawati. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerukan sinergi dari pelaksanaan APBN-APBD untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif global terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

"APBN dan APBD harus dirancang untuk kesejahteraan masyarakat yang makin adil, pemerataan, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan sehingga menciptakan daya dorong, tidak hanya pada konsumsi masyarakat tetapi juga iklim investasi," kata Menkeu pada sambutan acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Ia mengatakan, sinergi APBN maupun APBD ini harus dapat menekan angka kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja, apalagi Indonesia saat ini didukung oleh kebijakan makroekonomi yang stabil serta kelas menengah yang memadai.

"Perekonomian kita yang 'size'nya sudah di atas satu triliun dolar AS, disertai kebijakan makroekonomi stabil, masyarakat yang memiliki daya beli, kesempatan kerja, kemiskinan yang turun, dan infrastruktur yang terbangun, ini adalah aset sekaligus senjata untuk menjaga perekonomian dari situasi global yang tidak baik," ujarnya.

Selain itu pemanfaatan sinergi APBN dan APBD ini juga harus mampu memperkuat daya tarik investasi, terutama di daerah, yang selama ini belum tumbuh secara optimal untuk memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Daya tarik yang tadi disebutkan tidak akan terjamah menjadi investasi kalau kita tidak bekerja sama menciptakan iklim investasi, yaitu melalui kemudahan aturan, penyederhanaan prosedur dalam melayani masyarakat, tidak korupsi, efisien, akuntabel, transparan. Itu semuanya tugas kita sebagai ASN maupun pejabat publik," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya penggunaan APBN maupun APBD secara baik efisien dan tepat kualitas, serta adanya simplifikasi, efisiensi, dan kebijakan yang bisa menarik modal untuk ditanamkan di pusat dan daerah guna menciptakan kesempatan kerja.

Khusus kepada pemerintah daerah (pemda), Menkeu meminta daerah yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bergantung kepada komoditas, seperti wilayah Sumatera serta Kalimantan, agar segera melakukan diversifikasi sektor ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap berkembang.

"Bagi pemda yang melihat pertumbuhan ekonominya masih lambat dan tergantung pada satu dua komoditas, tugas paling berat adalah bagaimana membangun diversifikasi ekonomi. Mencetak lebih banyak investasi yang membuat perekonomian masing-masing daerah memiliki daya tahan dan terus menerus berkelanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Perseroda Akui Setor Deviden Tahun 2022 Sebesar 300 Juta

KOTA BEKASI - PT. Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) hari ini, Kamis (6/4/2023) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas kinerja Tahun Anggaran 2022 dihadiri oleh Plt. Wa

Era Transaksi Digital, Satika Minta Pelaku UMKM Taput Jaga Branding

TAPANULI UTARA - PT Bank Sumut Cabang Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menggelar sosialisasi produk perbankan dan sekaligus menyerahan Quick Response Code Indonesia

Electrolux Showroom dan Service Center Hadir di Kota Bekasi

BEKASI - Memberikan kenyamanan kepada konsumen, Electrolux Showroom dan Service Center hadir di Kota Bekasi.  Dipastika kehadirannya untuk konsumen setelah diresmikan kan

Harga Minyak Goreng Belum Stabil, Wakil Gubernur Jawa Barat Sidak Di Kota Bekasi

BEKASI - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), UU Ruzhanul Ulum lakukan Inspeksi mendadak (Sidak) pasar di Kota Bekasi memantau harga minyak goreng yang belum lama mencapai Rp 20

Mampu Pulihkan Ekonomi, Bupati Taput Dapat Penghargaan dari BI

TAPANULI UTARA - Dinilai mampu mengatasi keterpurukan dan mampu memulihkan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Taput Nikson Nababan mendapat penghargaan program Klaster K

Bank Dunia Suntik Indonesia Rp5,6 Triliun

JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp5,6 triliun untuk mengatasi kerentanan keuangan akibat dampak pandemi Covid-19.