Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa
BEKASI - Masalah sampah di Kota Bekasi sudah terjadi sejak (TPA) Bantar Gebang dibuka tahun 1989. Berbagai studi kasus tentang sampah dilakukan agar kondisinya tidak sampai menggunung. Tentunya, Kota Bekasi membutuhkan rencana induk pengelolaan sampah terpadu.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro saat berkunjung ke Yayasan Kranggan Peduli Farm, Jumat (12/3/2021).
“Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi menyumbang 7.072,07 ton per hari, sementara Kota Bekasi 1.900 ton per hari. Berdasarkan pengamatan dari empat zona sampah, tiga dari empat tersebut telah mencapai ketinggian hingga 40 meter,” kata Chairoman.
Di zona V bahkan dari 25,05 hektar yang tersedia tingginya mencapai 46.99 meter dan berbagai kondisi di zona lain terdapat di area pembuangan sampah.
Chairoman mengatakan, Kota Bekasi membutuhkan pengelolaan sampah secara komunitas. Mayoritas sampah aktualnya sampah organik seharusnya didorong ke arah composting, bisa ke arah pengembangbiakkan maggot atau lainnya.
“Sehingga mayoritas sampah justru dikelola bukan dengan cara dibakar. Ini harapan baru, sudah lama sesungguhnya tapi belum menjadi gerakan yang masif,” jelasnya sambil menunjukkan maggot.
Menurutnya, pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dari hulu ke hilir bukan sekadar dari mengumpulkan sampah dan mengangkut ke TPA.
“Nah, kita membutuhkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan hari ini baru dapat kita rasakan perlunya rencana induk pengelolaan sampah terpadu di Kota Bekasi,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, Yayasan Kranggan Peduli Farm merupakan contoh terbaik pengelolaan sampah berbasis komunitas.
"Saya berharap banyak pula komunitas serupa yang nantinya bermunculan. Tidak hanya mengelola sampah saja, diharapkan yayasan ini mendapatkan keuntungan finansial yang baik, sehingga bisa menginfluence berbagai lapisan masyarakat agar mau meniru apa yang telah dilakukan," tandasnya.
Penulis: Reza Aulia
Editor: Oloan Siahaan
Comments
Leave a Comment