Bupati Taput, Nikson Nababan Saat membuka Agenda Pengukuhan PGRI Taput.(PALAPAPOS/ALFONSO)
TAPANULI UTARA – Lantaran dinilai tidak maksimal dalam hal pengawasan dan kordinasi antar dinas. Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan meminta agar kewenangan SMA/SMK dikembalikan lagi ke daerah.
"Sebaiknya dikembalikan lagi ke daerah. Itu dikarenakan rentang kordinasi dan pengawasan yang tidak maksimal serta langkah pemecahan masalah yang terjadi di sekolah kerap terhambat birokrasi panjang," ujar Nikson Nababan Kamis, 15/4 2021.
Seperti yang terjadi kekurangan guru SMA di Purbatua, sangat menganggu proses belajar anak didik dan sangat lamban mendrop guru karena harus kordinasi ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
" Kalau daerah yang kelola pasti cepat kita drop guru kesana, karena yang diajar mereka anak-anak Tapanuli Utara,"katanya.
Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan.
“Karena salah satu visi saya menyebutkan bagaimana Taput bisa menjadi lumbung SDM yang berkualitas. Sebuah bangsa tidak bisa maju tanpa SDM yang unggul dan ujung tombaknya adalah guru,”ungkap politisi PDI Perjuangan ini kepada palapapos.co.id.
Bentuk dukungan itu dilakukan dengan memberikan insentif guru desa sangat terpencil dan terpencil sehingga mereka dapat semangat mengajar.
Membuat sekolah unggulan dari SD, SMP hingga SLTA, dan terbukti ketika ditangani pelajar SMAN 3 Tarutung yang disematkan menjadi unggulan yang masuk ke PTN mencapai 100 persen. Belum lagi SMA lainnya di Taput mampu masuk ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri.
"Kita anggarkan APBD untuk sekolah unggulan agar siswa dapat les tambahan di sekolah. Guru pun kita berikan insentifnya, itulah faktor yang membuat kemarin lulusan SMA banyak masuk PTN favorit. Kalau sekarang ya menurun karena itu tadi rentang jarak dan pengawasan tidak lagi maksimal,"jelas dia.
Mengelola pendidikan sebenarnya tidak sulit kalau semua bisa bersinergi. Namun pola pendidikan harus berubah, sistem zonasi juga tidak pas, dan sekolah tingkat SMA/SMK sebenarnya harus kembali di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
"Republik ini diciptakan Tuhan dengan segala perbedaannya bukan kebetulan. Tetapi kita ciptakan menjadi sebuah harmoni yang memiliki sinergitas. Guru harus ambil bagian dalam hal ini. Bagaimana anak anak kita dididik mencintai perbedaan itu menjadi sebuah harmoni," pungkas Nikson.
"Teman-teman Kepala Daerah yang tergabung di APKASi juga sepakat dan satu suara agar SMA/SMK dikembalikan ke daerah. Sehingga kita bisa buat kebijakan dan solusi agar anak-anak didik semakin berkualitas serta mampu bersaing untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri,"sambung Nikson.(als)
Penulis : Alfonso Situmorang
Editor : Benys
Comments
Samsudin sihombing
5 years ago
Setuju dengan pendapat pak bupati taput. Urusan birokrasinya pun semakin panjang.
Replay CloseLeave a Comment