Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan agar seluruh transportasi di wilayah Jabodetabek terpadu dan terintegrasi.

"Terkait dengan intramoda, maupun antarmoda, kita ingin semuanya juga terintegrasi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Presiden berharap ke depan pengelolaan moda-moda transportasi massal harus dilakukan dengan baik. Ia melihat saat ini masih terjadi tumpang tindih tanggung jawab sehingga kadang pengelolaan transportasi publik tidak terpadu dan tidak terintegrasi.

"Karena saya lihat sekarang ini, memang sebagai contoh urusan jalan saja. Jalan ada yang dimiliki PU, DKI, Banten, Jabar yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi dan yang terjadi, misalnya, yang terkait dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu," katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kerugian Akibat Kemacetan Jabodetabek Capai Rp 65 Triliun

Ia menilai jika pada saatnya nanti seluruh transportasi publik telah beroperasi penuh di Jakarta maka masyarakat dapat didorong untuk menggunakannya. Dengan begitu, kata dia, jumlah kendaraan pribadi yang digunakan bisa dikurangi besar-besaran.

"Mestinya, nantinya kalau MRT, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi massal yang kita siapkan ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalan bisa berkurang secara besar-besaran," katanya.

Mantan Gubernur DKI itu juga menekankan terkait dengan pengelolaan TOD (Transit Oriented Development) yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi tidak mengalami kemajuan.

"Ini juga berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di Pemprov DKI, Kementerian BUMN, kementerian lain atau ada di lain, di Jabar, Banten sehingga keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang dan kita hitung," kata Presiden.

Hal itu kata dia, dapat dilakukan salah satunya melalui strategi peningkatan akses terhadap transportasi publik.

"Dan, ya salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD yang ada," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat