JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia ingin ikut serta dalam kue besar ekonomi syariah global.

"Pada 2023, ekonomi syariah global akan mencapai 3 triliun dolar AS berapa itu kurang lebih Rp45 ribu triliun, saya tidak bisa membayangkan angka seperti itu, APBN yang kita kelola kurang lebih Rp2000 triliun lebih sedikit, ini sebuah kekuatan besar yang harus kita lihat dan harus kita pikirkan untuk mengambil kue ekonomi yang besar ini," kata Presiden Joko Widodo di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara Peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. "Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan negara kita indonesia memiliki peluang besar menjadi ekonomi terkuat ke-4 atau ke-5 Insya Allah 2045 tapi menunju ke sana tidak mudah," tambah Presiden.

Menurut Presiden, sejumlah persoalan dan tantangan yang tidak mudah adalah stok infrakstruktur yang hanya sekitar 43 persen, pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi.

"Kunci utama menuju cita-cita ekonomi tersebut karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan kuncinya adalah ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan umat, ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat global dan dunia," ungkap Presiden.

Namun menurut Global Islamic Economy Indication Indonesia pada 2018, Indonesia masih peringkat no 10 dari negara-negara yang melakukan ekonomi syariah.

"Kita masih jauh, masih di belakang Malaysia (1), Uni Emirat Arab (2), Bahrain (3), Arah Saudi (4), Oman (5), Yordania (6), Qatar (7), Pakistan (8), Kuwait (9), inilah pekerjaan besar kita besama," tambah Presiden.

Presiden pun meminta bangkitnya potensi ekonomi syariah untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

"Dan saya selaku Presiden sudah membentuk manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syriah (KNKS) sejak Juli 2017 untuk mengawal pelaksaan 'master plan' ekonomi syariah agar dapat dicek terus dan kita pun dapat mewujudkan ekosistem untuk menjadi panduan, memonitor 'progress' untuk memastikan pencapaian-pencapaiannya," ungkap Presiden.

Presiden pun ingin agar KNKS menguatkan produk halal dengan fokus makanan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi serta farmasi dan kosmetik dan sebagai pendukungnya menguatkan keuangan syariah, UMKM dan ekonomi digital.

"Saya sangat senang saat ini sudah ada 'market place', tidak hanya 1-2 yang menawarkan produk-produk halal. Ini sebuah langkah untuk memasarkan produk-produk kita yang sudah banyak sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen produk halal global tapi juga produsen halal terbesar untuk masuk ke ke negara-negara lain," tambah Presiden.

Apalagi menurut Presiden sejumlah fokus ekonomi syariah adalah fashion muslim. "Saya lihat dari sisi desain kelasnya sudah betul-betul kelihatan sekali, masuk ke kelas menengah atas, didesain rapi dan bagus, harga juga sangat kompetitif ini yang perlu kita berikan ruang sehingga bisa memajang 'market place' Indonesia dan dimasukkan ke jaringan 'market place' global. Saya yakin dan percaya saat kita semua bekerja sama memasarkan 'market place' ekonomi syariah, Indonesia akan menjadi terkemuka di 'market place' global," ungkap Presiden.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu: (1) penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi, (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.

Selanjutnya (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. (ant)